Menurutnya, Rezim Zionis tidak menginginkan bantuan apa pun menjangkau masyarakat yang membutuhkan di Gaza, dan dengan melakukan hal tersebut, rezim ini menciptakan kelaparan yang nyata dan disengaja terhadap warga Palestina.
Karenanya, dia menyerukan sanksi terhadap Israel karena mengabaikan keputusan Mahkamah Internasional dan telah melakukan kejahatan perang di Gaza.
Kritik dan peringatan tegas pejabat PBB ini terhadap perilaku kriminal Zionis Israel di Gaza, khususnya serangan yang disengaja terhadap konvoi bantuan, sekali lagi mengingatkan kita akan situasi yang sangat memprihatinkan yang dialami warga Gaza yang tertindas menjelang bulan keenam perang Gaza.
Rezim Zionis, dengan lampu hijau dari Amerika Serikat sebagai pendukung terpentingnya, yang telah memberikan bantuan politik, ekonomi, militer dan senjata yang luas kepada Tel Aviv dalam beberapa bulan terakhir, juga secara terbuka terlibat dalam genosida terhadap penduduk Gaza.Selain pengepungan dan serangan harian udara dan darat serta laut yang intens terhadap warga Gaza, rezim Zionis tidak menghormati hak asasi manusia yang paling mendasar sekalipun bagi masyarakat Gaza.
Salah satu aspek dari pendekatan anti-kemanusiaan ini adalah kelaparan yang disengaja terhadap masyarakat Gaza. Sebelumnya, setidaknya seperempat penduduk Gaza kelaparan dan berada di ambang kelaparan, dan kini situasi tersebut menjadi jauh lebih buruk dan banyak anak yang meninggal karena kelaparan.
Sekaitan dengan hal ini, Oxfam yang merupakan organisasi amal internasional untuk memerangi kemiskinan menyatakan bahwa penargetan konvoi bantuan merupakan pola berkelanjutan dalam perilaku tentara Israel, yang memperburuk krisis ketahanan pangan di Gaza.
Menurut juru bicara Oxfam, situasi di Gaza sangat buruk dan gencatan senjata diperlukan untuk mengurangi ancaman kelaparan, karena tidak banyak waktu yang tersisa.
Terlepas dari situasi bencana di Jalur Gaza, tidak hanya rezim Zionis yang bersikeras untuk memberikan tekanan lebih besar terhadap rakyat Gaza, termasuk mengintensifkan pemboman dan membunuh orang-orang tertindas di wilayah ini, tapi juga Amerika Serikat, meskipun secara lahiriah mengritik Tel Aviv, tapi terus menyediakan militer dan senjata kepada rezim Zionis.
Presiden AS Joe Biden, yang melanjutkan kebijakan gandanya terhadap Gaza, mengatakan Israel membutuhkan lebih banyak waktu dalam perang Gaza.
John Kirby, salah satu pejabat senior Gedung Putih, juga mengumumkan dalam konferensi persnya bahwa kami akan terus bekerja sama dengan Israel untuk memastikan bahwa Israel mampu mempertahankan diri dan mencapai kesepakatan mengenai para sandera.
Sementara itu, jajak pendapat menunjukkan bahwa 52 persen warga Amerika ingin pemerintahnya berhenti mengirimkan senjata ke Israel. Jajak pendapat yang dilakukan CEPR ini menunjukkan mayoritas warga Amerika menginginkan Biden segera berhenti mengirim senjata ke Israel.
Kritik terhadap pendekatan pemerintahan Biden terhadap perang Gaza juga meningkat di kalangan politisi Amerika, dan kritik terhadap kerja sama Washington dengan Tel Aviv juga meningkat di kalangan senator negara ini.
Senator Demokrat Elizabeth Warren, yang mengkritik kebijakan Biden terhadap Tel Aviv, mengatakan bahwa sebagai sekutu Biden di Kongres, kami berupaya untuk memberi tahu dia bahwa perilaku Netanyahu tidak sesuai dengan kepentingan Washington.
Warren menyerukan perubahan kebijakan Biden terhadap Netanyahu.
Senator Demokrat lainnya, Chris Coons, juga mengumumkan dalam pidatonya bahwa sudah waktunya untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap Netanyahu mengenai cara perang Gaza.
Tentu saja, selama rezim Zionis yakin akan kelanjutan bantuan politik dan militer Amerika, rezim Zionis bukan hanya tidak akan mengubah pendekatannya terhadap perang Gaza, tetapi justru akan meningkatkan kejahatannya, termasuk penggunaan kelaparan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sebagai senjata, genosida dan pembunuhan terhadap rakyat tertindas di Gaza, serta serangan yang disengaja terhadap konvoi bantuan dengan tujuan mencegah bantuan kemanusiaan menjangkau rakyat Gaza, akan terus berlanjut.
Tindakan yang merupakan contoh nyata kejahatan perang dan pelakunya harus diadili oleh otoritas internasional yang kompeten, termasuk Mahkamah Pidana Internasional.
Selain itu, mempertimbangkan pengaduan Afrika Selatan terhadap rezim Zionis ke Mahkamah Internasional karena pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa tentang Genosida 1948 oleh rezim ini dan diterimanya petisi oleh pengadilan ini, maka putusan badan hukum internasional ini dalam hal ini hal ini sesegera mungkin harus dikeluarkan.(sl)