Kantor Berita Ahlulbait

Sumber : ابنا
Selasa

27 Februari 2024

12.11.10
1440739

Menteri Skotlandia:

London Harus Mengakhiri Penjualan Senjata ke Israel

Menteri Pertama Skotlandia meminta pemerintah Inggris berhenti menjual senjata kepada rezim Zionis.

Menurut Kantor Berita Internasional ABNA, Hamze Youssef, Menteri Pertama Skotlandia, dalam sebuah wawancara, meminta pemerintah London untuk mengakhiri penjualan senjata kepada rezim Zionis, mengingat penggunaan senjata oleh rezim tersebut dan amunisi yang digunakan melanggar hukum kemanusiaan internasional.

Dalam sebuah wawancara dengan situs Middle East Eye, Menteri Pertama Skotlandia menekankan: “Adegan kejahatan yang dilakukan oleh rezim Zionis terhadap Jalur Gaza, di mana 2,3 juta orang menghadapi bahaya kelaparan dan krisis lainnya, perlunya untuk menangguhkan izin ekspor militer kepada rezim ini.”

Hamza Yusuf, pemimpin Partai Nasional Skotlandia, mengatakan: “Pemerintah Inggris harus berhenti mempersenjatai Israel. Mereka harus berhenti mempersenjatai Israel sekarang. Saya tidak bisa mengatakan ini lebih jelas dari ini."

“Mengingat adegan brutal yang kita saksikan jelas-jelas melanggar hukum humaniter – adegan warga sipil tak berdosa ditembak mati sambil mengibarkan bendera putih, pemboman kamp pengungsi, pemboman sekolah, fakta bahwa kita tahu bahwa puluhan ribu orang tidak bersalah. Perempuan dan anak-anak tak berdosa telah terbunuh – pembenaran apa lagi yang bisa diberikan untuk memasok senjata kepada tentara dan pemerintah yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat terhadap hukum humaniter?” Tanyanya.

“Partai saya akan melihat apa lagi yang bisa kami lakukan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Inggris. Saya tidak bisa memikirkan pembenaran apapun untuk mempersenjatai pemerintah Israel mengingat beberapa kehancuran yang kita lihat sejauh ini.” Tegas Hamze Youssef.

Permintaan Menteri Pertama Skotlandia ini muncul sehari setelah sekelompok ahli PBB memperingatkan: "Mungkin, senjata dan amunisi apa pun yang dikirim ke Israel dan digunakan di Gaza akan mengarah pada pelanggaran hukum kemanusiaan internasional."