Menurut Kantor Berita Internasional ABNA, Parlemen Afrika
Selatan, menyusul tindakannya dalam memprotes kejahatan rezim Zionis terhadap
Gaza, menyetujui rancangan undang-undang untuk menutup kedutaan rezim ini di
Pretoria dengan mayoritas suara.
Anggota parlemen juga memilih untuk memberhentikan duta besar Israel untuk Afrika Selatan. Parlemen Afrika Selatan mengumumkan bahwa langkah-langkah ini akan tetap berlaku sampai Israel menyetujui gencatan senjata dan berpartisipasi dalam pembicaraan yang difasilitasi PBB.
RUU ini disetujui dengan 248 suara mendukung dan 91 suara menolak, dan keputusan akhir untuk melaksanakan penutupan kedutaan Israel harus diambil oleh pemerintah "Cyril Ramaphosa", presiden Afrika Selatan. Sebelumnya, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menggambarkan tindakan Israel di Jalur Gaza sebagai genosida dan kejahatan perang.
Menekankan bahwa negaranya mendorong gencatan senjata di Jalur Gaza dan dimulainya kembali dialog antara kedua belah pihak, ia menunjukkan perlunya pengerahan pasukan PBB di Palestina untuk memantau proses gencatan senjata dan melindungi warga sipil.
Dalam pernyataan lainnya, Ramaphosa mengumumkan bahwa negaranya telah mengajukan pengaduan ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk menyelidiki kejahatan perang Israel di Jalur Gaza.
Sebelumnya, pemerintah Afrika Selatan memutuskan untuk menarik diplomatnya dari Tel Aviv untuk membahas operasi militer tentara Israel terhadap warga Gaza menyusul berlanjutnya serangan rezim Zionis terhadap masyarakat Gaza yang tidak bersalah. Sementara itu, Afrika Selatan belum memiliki duta besar di Tel Aviv sejak 2018.
Masyarakat Afrika Selatan mempunyai solidaritas yang erat dengan Palestina karena kesamaan antara pendudukan Zionis dan rezim apartheid beberapa dekade lalu di Afrika Selatan.