Presiden Ukraina mengatakan tentang alasan pemecatan
Reznikov, Saya yakin Kementerian Pertahanan memerlukan pendekatan dan
kerangka kerja baru untuk interaksi dengan militer dan masyarakat.
Zelensky menambahkan bahwa dia akan meminta parlemen minggu ini agar Rostem Umierov menggantikan Reznikov.
Umierov, 41, adalah mantan legislator Ukraina dan seorang keturunan Tatar Krimea. Sejak September 2022, ia menjabat sebagai kepala Dana Aset Negara Ukraina.
Pemecatan Menteri Pertahanan Ukraina masuk akal mengingat tekanan asing untuk memberantas korupsi di negara ini.
Terlepas dari alasan yang diajukan oleh Zelenskiy mengenai pemecatan Reznikov, yaitu pendekatan dan kerangka interaksi baru antara Kementerian Pertahanan dengan militer dan masyarakat Ukraina, alasan sebenarnya di balik tindakan ini adalah banyaknya laporan tentang korupsi Reznikov.
Antara lain, beberapa media Ukraina memberitakan bahwa kementerian pertahanan negara itu menandatangani kontrak dengan perusahaan Turki pada akhir tahun 2022 untuk membeli seragam musim dingin dengan harga tiga kali lipat dari harga sebenarnya.
Sejak dimulainya perang antara Moskow dan Kyiv pada Februari 2022, skandal keuangan terkait pembelian peralatan militer untuk tentara telah mengguncang suasana internal Ukraina untuk kedua kalinya.
Sebelumnya, jurnalis Ukraina mengungkapkan bahwa beberapa pejabat tinggi negara itu menandatangani kontrak untuk memberi makan untuk pasukan garis depan dengan harga selangit, yang menyebabkan pemecatan mereka.
Sejak awal tahun 2022, lebih banyak kasus korupsi yang terungkap di tingkat atas pemerintahan di Ukraina, sementara Ukraina memiliki sejarah panjang korupsi yang meluas.
Pada pertengahan Agustus 2023, Zelensky juga memecat para kepala pusat perekrutan di seluruh wilayah Ukraina setelah ada tuduhan korupsi di sektor ini.
Masalah korupsi di Ukraina kini menjadi pusat perhatian lebih dari sebelumnya karena besarnya bantuan keuangan, militer dan senjata dari Barat, khususnya Amerika Serikat.
Volodymyr Zelenskyi, Presiden Ukraina memberhentikan Menteri Pertahanan Oleksii Reznikov, dan menunjuk penggantinya. Keputusan ini mewakili perubahan terbesar dalam pembentukan pertahanan Ukraina sejak dimulainya perang pada Februari 2022.
Menurut statistik yang dipublikasikan, kekayaan banyak pejabat senior Ukraina telah berlipat ganda setelah dimulainya perang di negara ini dan masuknya bantuan besar-besaran dari Barat.
Masalah ini telah menyebabkan meningkatnya kecurigaan mengenai penggunaan bantuan keuangan dan militer oleh para pejabat tersebut dan penambahan kekayaan pribadi mereka.
Masalah ini telah menimbulkan kepekaan di Amerika, terutama dari pihak Partai Republik, dan mereka menuntut pemantauan yang lebih rinci terhadap uang yang dikirim oleh Washington kepada pemerintah Kyiv.
Di sisi lain, perang melawan korupsi dan maladministrasi di Ukraina menjadi sangat penting saat ini, karena perang Rusia telah membuat Kiev sangat bergantung pada dukungan blok Barat.
Selain itu, Ukraina sedang berusaha untuk bergabung dengan Uni Eropa, dan dalam situasi ini, adanya korupsi dapat menjadi hambatan bagi bantuan Barat yang lebih besar ke Ukraina.
Volodymyr Zelenskiy mengakui adanya korupsi yang luas di negaranya, dan mengumumkan bahwa korupsi adalah masalah kronis di Ukraina, dan setelah perang melawan Rusia, masalah ini telah menjadi latar belakang masalah Ukraina dan tidak akan pernah ditoleransi.
Ini Prediksi Nasib Zelensky Versi Analis Militer AS
Menariknya, Zelensky sendiri dituduh melakukan korupsi keuangan dan peningkatan kekayaannya secara signifikan pasca perang di Ukraina.
Isu pemberantasan korupsi keuangan di Ukraina menjadi sangat penting, terutama mengingat keinginan lama Kyiv untuk bergabung dengan Uni Eropa.
Mengingat kriteria dan standar Uni Eropa dan sangat jauhnya Kyiv dari standar-standar ini, terutama di bidang pemberantasan korupsi dan maladministrasi, pada dasarnya tidak mungkin untuk memenuhi permintaan Zelensky agar Ukraina segera menjadi anggota organisasi ini.
Ukraina memiliki sejarah panjang korupsi yang luas dan pemerintahan yang goyah, sehingga Transparency International (TI) menempatkan negara ini pada peringkat 122 dari 180 negara di dunia, dan dianggap sebagai negara paling korup di Eropa dalam hal korupsi dan maladministrasi.(sl)
342/