Wang dalam percakapan telepon dengan mitranya dari Rusia Sergey Lavrov, menggambarkan Beijing dan Moskow sebagai teman yang dapat diandalkan.
"Cina akan mempertahankan posisinya yang adil dalam setiap perkembangan multilateral, termasuk krisis Ukraina. Pemerintah Beijing juga akan berusaha memantau secara rasional dan realistis dan akan secara aktif mencoba mempromosikan perdamaian dan negosiasi untuk mencapai solusi politik masalah internasional, termasuk perang di Ukraina," kata Wang.
Dalam percakapan telepon ini, Menlu Rusia menyampaikan apresiasinya atas sikap dan peran konstruktif Cina dalam menyelesaikan krisis Ukraina. Lavrov mengkritik narasi negara-negara Barat tentang putusnya hubungan kedua negara setelah pembicaraan di Jeddah.
"Rusia menghargai posisi Cina untuk penyelesaian politik atas krisis Ukraina dan menyambut baik peran konstruktif negara ini," kata Lavrov.
Posisi logis pemerintah Cina terhadap krisis Ukraina menunjukkan bahwa Beijing, tidak seperti posisi pemerintah-pemerintah Barat, sedang berusaha membangun perdamaian di dunia.
Sementara Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, yang tertinggal dari arus perkembangan politik, ekonomi, dan ilmiah negara-negara saingannya, mencoba melibatkan negara-negara tersebut dalam masalah-masalah marjinal dengan menciptakan krisis buatan sehingga mereka dapat menjadi yang terdepan.
Setelah provokasi Ukraina dan upaya pemerintah Volodymyr Zelenskyy untuk menekan warga keturunan Rusia di dua provinsi di Ukraina, dan pada saat yang sama, upaya keanggotaan negara itu dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), pemerintah Rusia memulai operasi khususnya di Ukraina pada 24 Februari 2022.
Setelah perang pecah, Republik Islam Iran dan Cina telah mengumumkan tindakan provokatif dari negara-negara Barat, seperti perluasan NATO ke perbatasan Rusia, sebagai alasan utama dimulainya perang di Ukraina.
Terlepas dari upaya pemerintah Beijing untuk menyelesaikan krisis Ukraina melalui dialog, pemerintah negara-negara Barat, yang dipimpin oleh AS, masih menyerukan perang.
Para menteri luar negeri dari negara-negara G-7, yang terdiri dari AS, Inggris, Jepang, Kanada, Prancis, Jerman, dan Italia, mengadakan pertemuan pada bulan April tahun ini di Karuizawa, Jepang.
Dalam pertemuan tiga hari ini, perang Ukraina menjadi pusat pembicaraan. Setelah pembicaraan putaran pertama, para peserta menerbitkan pernyataan tentang perang di Ukraina, sejalan dengan kebijakan anti-Rusia di Barat, khususnya AS.