Perang saudara di Sudan meletus pada 15 April 2023 disebabkan perebutan kekuasaan antara tentara Sudan dan Rapid Support Forces (RSF) atau Pasukan Dukungan Cepat di tengah kekosongan pemerintahan.
1.133 orang dilaporkan tewas akibat perang saudara di Sudan. Lebih dari 2,9 juta orang juga kehilangan tempat tinggal, termasuk 700 ribu yang memilih untuk mengungsi ke negara-negara tetangga.
RSF mendominasi medan perang di Khartoum, ibu kota Sudan dan sejumlah kota di sekitarnya, seperti Omdurman dan Bahri. Omdurman menjadi medan tempur paling sengit.
Bagian barat kota tersebut merupakan jalur utama bagi RSF untuk membawa pasokan senjata dan pasukan dari Darfur, wilayah markas utama mereka.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan terjadinya perang saudara skala penuh di Sudan.
Dia mengumumkan bahwa perang antara tentara Sudan dan RSF mungkin akan mengguncang seluruh kawasan, dan situasi ini tidak hanya mengancam Sudan tetapi juga seluruh kawasan di sekitarnya.
"Ada pengabaian sepenuhnya terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia dalam konflik ini, yang berbahaya dan mengganggu," ujarnya.
Militer Sudan dan RSF berusaha untuk menguasai lokasi dan tempat-tempat penting di negara ini, termasuk istana kepresidenan, markas besar angkatan bersenjata, pusat komando pasukan reaksi cepat dan beberapa bandara militer dan sipil.
Tentara Sudan dan RSF menggunakan senjata ringan dan berat dalam konflik tersebut. Selain itu, di beberapa wilayah Khartoum, ledakan terdengar dan pesawat-pesawat tempur terlihat di langit kota ini.
Dalam serangan udara terbaru tentara Sudan di daerah Dar al-Salam, yang terletak di sebelah barat Libya Bazaar di kota Omdurman, 22 orang tewas dan ratusan lainnya terluka.
Farhan Haq, wakil juru bicara Sekjen PBB dalam pernyataannya menyinggung keprihatinan Antonio Guterres tentang meluasnya perang di negara bagian Kurdufan (Kordofan) Utara, Kurdufan Selatan dan Nil Biru.
Dia mengatakan, hukum kemanusiaan diabaikan dengan cara yang berbahaya dan mengkhawatirkan.
Meskipun semua upaya telah dilakukan untuk memberlakukan gencatan senjata di Sudan, namun pihak-pihak yang berkonflik tidak mematuhinya dan bahkan melanjutkan baku tembak dan saling serang.
Sudan telah menghadapi berbagai krisis politik dan ekonomi selama bertahun-tahun. Krisis yang menyebabkan kudeta militer terhadap Omar al-Bashir, mantan diktator negara ini. Namun berkuasanya pemerintahan militer dan keberlanjutannya telah memicu meningkatnya ketidakpuasan di Sudan.
Keadaan ini diperparah oleh adanya intervensi asing, terutama dari negara-negara saingan, sehingga dalam perang saat ini, masing-masing pihak yang berkonflik memanfaatkan dukungan asing dalam penyediaan senjata dan perlengkapan militer.