Seperti dilaporkan IRNA, Senat Amerika Rabu (29/3/2023) mengesahkan RUU pembatalan otorisasi tahun 1991 dan 2002 presiden negara ini untuk memanfaatkan militer menyerang Irak dengan 66 suara setuju dan 30 suara menolak.
RUU ini dikirim ke DPR sebelum disahkan oleh Presiden Joe Biden.
Otorisasi penggunaan militer di tahun 1991 dan 2002 memberi wewenang kepada Amerika untuk mengintervensi perang Teluk Persia dan menyerang Irak untuk menumbangkan rezim Baath dan Saddam Husein.
Lebih dari dua puluh tahun yang lalu, pada tanggal 20 Maret 2003, George W. Bush, Presiden Amerika Serikat waktu itu, memerintahkan serangan ke Irak tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB dan dalam tindakan sepihak dan bersama Perdana Menteri Inggris saat itu, Tony Blair, dan pasukan Amerika dan Inggris melancarkan perang besar-besaran, yang menyebabkan jatuhnya rezim Baath dan penggulingan Saddam Hussein.
Penghancuran fasilitas pembuatan senjata pemusnah massal adalah salah satu pembenaran utama untuk memulai perang ini oleh George Bush dan Tony Blair; Namun, terlepas dari klaim badan intelijen Amerika dan Inggris, tidak ada senjata pemusnah massal yang ditemukan di Irak setelah pendudukan oleh pasukan kedua negara ini, yang menyebabkan kematian puluhan ribu warga Irak.
Invasi AS ke Irak dengan keterlibatan Inggris dan pendudukan berikutnya di Irak mengakibatkan kematian sedikitnya 210.000 warga sipil. Setelah perang ini, Irak mengalami ketidakstabilan yang berkepanjangan dan menjadi platform yang menguntungkan untuk penyebaran ekstremisme Takfiri, dan banyak wilayah utara Irak berada di bawah kendali kelompok teroris Daesh (ISIS) setelah penarikan sebagian Amerika Serikat pada tahun 2011.
Bertahun-tahun setelah pemerintah Irak menginstruksikan penarikan pasukan Amerika, tapi sampai saat ini sebanyak 2.500 pasukan Amerika masih bercokol di negara ini. Menurut data Pentagon, total korban militer Amerika selama perang Irak mencapai 4.487 orang. (MF)