Presiden AS Joe Biden mulai menjabat pada tahun 2021 dalam situasi di mana kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran gagal mencapai tujuannya. Selain gagal membentuk perjanjian nuklir baru, kebijakan ini menyebabkan perpecahan dalam hubungan antara negara-negara di kedua sisi Atlantik, membahayakan efektivitas sistem sanksi sebagai salah satu alat utama kebijakan luar negeri Amerika, dan yang terpenting, memperkuat tren anti-arogansi di Iran.
Menurut laporan Reuters, Janet Yellen Kamis (23/3/2023) waktu setempat dalam sidang dengan anggota DPR terkait apakah sanksi mengubah perilaku Iran sesuai dengan keinginan AS, mengakui bahwa sanksi tidak mengubah kebijakan dan perilaku Iran seperti yang diinginkan Amerika Serikat.
Koran Wall Street Journal tahun lalu dalam laporannya menulis, pemanfaatan alat sanksi yang berlebihan oleh pemerintah Amerika sebelumnya dan ketidakefektifannya telah menyebabkan peninjauan kembali kebijakan ini. Namun pejabat Amerika di Kementerian Keuangan mengumumkan setelah peninjauan 9 bulan bahwa sanksi akan tetap menjadi alat penting dalam kebijakan Amerika dan harus dioptimalkan.
Pemerintah Demokrat Joe Biden setelah berkuasan pada Januari 2021 mengecam langkah sepihak pemerintah sebelumnya yang keluar dari kesepakatan Iran dan Kelompok 5+1, tapi sampai kini belum juga mengambil langkah untuk mengkompensasi perilaku keliru sebelumnya. (MF)
342/