Negosiasi yang berfokus pada pencabutan sanksi yang menindas dan ilegal terhadap Republik Islam Iran telah mengalami kemajuan karena inisiatif tim perunding Iran. Tetapi penundaan pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk mengimbangi tindakan ilegal dari pemerintah AS sebelumnya dan Kelanjutan dari kampanye tekanan maksimum telah menyebabkan keraguan tentang keseriusan Washington untuk kembali ke JCPOA dan perpanjangan proses dialog.
Republik Islam telah berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah pihak yang melanggar JCPOA, sehingga Washington harus kembali ke perjanjian dengan mencabut sanksi terhadap Tehran.
Geng Shuang Deputi Wakil Tetap Cina di PBB dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang implementasi Resolusi 2231 pada Senin (19/12/2022) malam waktu setempat, mengatakan,"JCPOA merupakan pencapaian penting diplomasi multilateral dan contoh nyata penyelesaian perselisihan melalui dialog dan pilar utama rezim non-proliferasi nuklir serta perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah,".
"Penarikan sepihak AS dari JCPOA oleh presiden negara ini sebelumnya dan penerapan tekanan maksimum terhadap Iran telah menyebabkan krisis nuklir," ujar Shuang.
"Cina ingin semua pihak segera melihat masalah revitalisasi JCPOA, memenuhi tanggung jawab mereka, dan melakukan negosiasi untuk menghidupkan kembali perjanjian ini secepat mungkin," tegasnya.
Dia juga menekankan bahwa dialog dan konsultasi selalu menjadi satu-satunya solusi untuk masalah program nuklir Iran.
Deputi Wakil Tetap Cina di PBB meminta Amerika Serikat memenuhi semua kewajibannya berdasarkan JCPOA dengan membatalkan semua sanksi sepihak terhadap Iran dan mengakhiri ancamannya.
"Tekanan terhadap Iran tidak membantu menyelesaikan masalah. Mengaitkan negosiasi nuklir dengan perkembangan internal Iran hanya akan menghentikan negosiasi tersebut," pungkas Shuang.(PH)
342/