Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengatakan pengadilan militer secara tertutup menjatuhkan vonis mati kepada tujuh pelajar laki-laki pada Rabu (30/11) lalu.
"Dengan menggunakan hukuman mati sebagai alat politik untuk menghancurkan oposisi, militer menegaskan penghinaannya terhadap ASEAN dan masyarakat internasional," kata Turk, seperti dikutip AFP.
Lebih lanjut, Turk mengutarakan junta mengabaikan seruan komunitas dan organisasi internasional untuk mengakhiri kekerasan dan mengutamakan dialog politik di Myanmar.
Menurut media lokal, para pelajar itu ditangkap pada April lalu di Yangon. Mereka dituduh terlibat dalam penembakan bank.
PBB juga sedang menyelidiki laporan empat pemuda lain yang mendapat hukuman serupa.(PH)
342/