"Republik Islam Iran, dalam dialog dengan pihak berwenang kedua negara, Republik Azerbaijan dan Republik Armenia, siap membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka secara damai," kata Amir Abdollahian dalam pertemuan dengan Bayramov di sela-sela Sidang ke-77 Majelis Umum PBB di New York pada hari Jumat (23/9/2022).
Dengan dimulainya babak baru konflik di Kaukasus, yang dimulai pada 13 September 2022 setelah serangan militer Republik Azerbaijan dan Armenia di wilayah masing-masing, tampaknya wilayah ini kembali menjadi pusat kerusuhan dan ketidakamanan.
Padahal pada bulan November 2020, Republik Azerbaijan dan Armenia menyepakati perjanjian gencatan senjata mengenai konflik Karabakh dengan upaya Iran dan mediasi Rusia, tetapi situasi di kawasan itu tetap tegang dan kadang-kadang ada konflik dan saling serang antara kedua negara.
Sekarang perselisihan terjadi mengenai Koridor Zangezur di wilayah Armenia dan di perbatasan sekitar 35 kilometer antara negara ini dan Iran, yaitu koridor yang menghubungkan Republik Azerbaijan dengan Daerah Otonomi Nakhichevan (Nakhchivan). Republik Azerbaijan, dengan dukungan Turki dan provokasi rezim Zionis Israel, ingin mengambil alih koridor ini, yang tentu saja, jika terwujud, maka akan terjadi perubahan perbatasan Armenia dan pemutusan hubungan dengan Iran.
Meskipun pemerintah Tehran bersama Baku selama konflik antara Republik Azerbaijan dan Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh dan menyambut kembalinya wilayah ini ke Republik Azerbaijan, namun masalah Koridor Zangezur harus dianggap sebagai keserakahan geopolitik dari Republik Azerbaijan, yang dapat dianggap sebagai ancaman bagi perbatasan utara Iran.
Dalam perjanjian gencatan senjata antara Republik Azerbaijan dan Armenia dan menurut ketentuan-ketentuannya, hanya satu jalur darat antara Republik Azerbaijan dan Nakhchivan telah disepakati untuk pengangkutan barang dan orang.
Dalam paragraf sembilan dari perjanjian ini, yang dimaksud oleh Republik Azerbaijan, Armenia hanya setuju untuk membuka rute transportasi yang diblokir antara bagian barat Republik Azerbaijan dan Republik Otonomi Nakhchivan dan untuk menjamin keamanan di rute-rute ini, dan tidak disebutkan di mana pun dari perjanjian itu tentang pembuatan koridor di sepanjang perbatasan antara Armenia dan Iran, yang akan menghapus perbatasan ini dan menolak akses Iran ke rute transit Armenia.
Oleh karena itu, Iran, sebagai negara yang berbatasan dengan Armenia, dapat terdampak oleh kemungkinan perubahan tersebut, dan atas dasar ini, Tehran telah secara jelas dan eksplisit menyatakan penentangannya sejak awal.
Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei telah menyatakan dalam pertemuannya dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 19 Juli 2022 bahwa jika ada kebijakan untuk memblokir perbatasan antara Iran dan Armenia, maka Tehran akan menentangnya, karena perbatasan ini adalah jalur penghubung yang telah ada selama ribuan tahun.
Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran Mayor Jenderal Mohammad Bagheri pada hari Kamis (22/9/2022) menyinggung perkembangan yang sedang berlangsung antara Armenia dan Republik Azerbaijan. Dia menegaskan, kami tidak menerima penggunaan konflik dan perang dan kami tidak akan tinggal diam untuk menghadapinya.
Jelas bahwa Republik Islam Iran selalu menekankan pada perlindungan perbatasan bilateral dan internasional dan menghormati kedaulatan negara dan mencegah setiap perubahan dalam geografi politik kawasan serta telah memperingatkan tentang tindakan yang mengancam perbatasan.
Pernyataan Ayatullah Khamenei dan peringatan para pejabat Republik Islam Iran dengan jelas menunjukkan tekad negara ini yang serius dan tegas untuk menentang dan mencegah tindakan apa pun yang bertujuan mengubah perbatasan negara tetangganya, termasuk perbatasan antara Iran dan Armenia. (RA)