Kantor Berita Ahlulbait

Sumber : Parstoday
Sabtu

26 Februari 2022

10.57.02
1233629

Dinamika Asia Tenggara, 26 Februari 2022

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti Menko Airlangga : Manfaatkan Presidensi G20 untuk Transformasi Ekonomi.

Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA ,Selain itu, masih ada isu lainnya seperti Malaysia Kirim Misi Bantuan ke Afghanistan, Mahkamah Internasional Mulai Sidang Genosida Myanmar terhadap Rohingya, Selain Turki, Wisata Thailand Ikut Terdampak Konflik Ukraina – Rusia.

Menko Airlangga : Manfaatkan Presidensi G20 untuk Transformasi Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa momentum Presidensi G20 perlu dimanfaatkan untuk transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju.

“Presidensi G20 Indonesia saat ini berada pada periode yang sangat krusial bagi proses pemulihan ekonomi global. Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan nasional, utamanya prioritas kita dalam transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju,” kata Menko Airlangga dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dengan semangat untuk “Pulih Bersama”, lanjutnya, Presidensi G20 Indonesia berperan untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi yang lebih kuat, tangguh, dan lebih siap menghadapi krisis dan tantangan masa depan.

Melalui 3 agenda utama Presidensi G20, Indonesia akan mengarahkan kerja sama untuk menciptakan hasil yang konkret. Pertama, restrukturisasi arsitektur kesehatan global, salah satunya melalui penyelarasan standar protokol kesehatan global dan pembentukan Joint Finance and Health Task Force.

Kedua, transformasi ekonomi berbasis digital, salah satunya melalui pengembangan literasi dan keterampilan digital yang lebih inklusif dan produktif. Lalu yang ketiga adalah mencapai kesepakatan global untuk mempercepat transisi energi yang adil dan terjangkau.

“Indonesia melalui kepemimpinan dalam Presidensi G20 berupaya agar bisa menghasilkan sisi aksi konkret yang dapat dicontoh di berbagai tempat dan bermanfaat bagi dunia, seperti membangun ekosistem dunia yang ramah disabilitas, berpihak pada inovasi, dan membuat kebijakan yang bisa diaplikasikan,” ujarnya.

Gelaran Presidensi G20 Indonesia juga merupakan momentum yang perlu dimanfaatkan bersama untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah yang merupakan penopang ekonomi nasional. Dengan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia yang mencapai lebih dari 400 events di sejumlah kota, diharapkan dapat mendorong bangkitnya perekonomian di daerah. Diperkirakan estimasi manfaat ekonomi bagi Indonesia antara lain akan meningkatkan PDB Nasional sebesar Rp7,4 Triliun, melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja hingga 33.000 orang.

Presidensi G20 Indonesia akan terus terbuka dan mendukung kerja sama dengan berbagai pihak, baik antar pemangku kepentingan dalam negeri, maupun kerja sama dengan negara-negara G20 dan organisasi internasional untuk mengimplementasikan upaya transformasi ekonomi yang adaptif, responsif, dan inklusif.

Malaysia Kirim Misi Bantuan ke Afghanistan

Kementerian Luar Negeri Malaysia bekerja sama dengan Golden Horses Digital Investment Bank dan LSM Global Peace Mission (GPM) dan Asosiasi Internasional Cahaya Buddha (BLIA) melaksanakan misi bantuan kemanusiaan ke Afghanistan menyusul krisis kemanusiaan yang semakin dalam di negara itu.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, mengirimkan misi bantuan ke ibu kota Afghanista Kabul melalui Bandara Sultan Abdul Aziz Shah, Subang, Selasa.

Penerbangan khusus ini akan melewati Hyderabad, India dan Islamabad, Pakistan sebelum melanjutkan penerbangan ke Kabul, Afghanistan dengan mengikuti SOP COVID-19.

Bantuan kemanusiaan seberat lima ton meliputi pakaian musim dingin, jaket, selimut dan susu bubuk dan kebutuhan dasar lainnya akan dikirimkan kepada orang-orang dan anak-anak Afghanistan yang membutuhkan.

GPM akan mendistribusikan bantuan dengan kerjasama LSM lokal Afghanistan yaitu Ehsas Welfare & Social Service Organization (EWSSO), Humanitarian Assistance Society (HAS), Afghan Welfare Society (AWS) dan Just for Afghan Capacity and Knowledge (JACK).

Bantuan kemanusiaan ini merupakan kontribusi dari warga Malaysia yang berharap dapat meringankan penderitaan rakyat Afghanistan selama musim dingin saat ini.

LSM Malaysia telah aktif memberikan bantuan kepada masyarakat baik lokal maupun luar negeri.

LSM seperti GPM, Muslim Volunteer Malaysia (MVM), Muslim Care Malaysia (MCM), MERCY Malaysia dan Pertubuhan Ikatan Kekeluargaan Rumpun Nusantara (HaRUM) telah melakukan misi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan.

Yang terbaru adalah BLIA dan akan diikuti oleh Dewan Permusyawaratan Organisasi Islam Malaysia (MAPIM) akan memberikan bantuan ke Afghanistan.

Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Malaysia (CEPR) siap memberikan bantuan, terutama dalam pembentukan sistem perbankan dan keuangan syariah berdasarkan undang-undang Syariah.

Sektor swasta, perusahaan dan institusi di Malaysia siap menawarkan keahlian dan pengetahuan mereka dalam membantu membangun dan membangun kembali Afghanistan, termasuk dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertambangan sumber daya mineral, telekomunikasi dan energi baru.

"Ini menunjukkan solidaritas orang Malaysia dengan Afghanistan sejalan dengan budaya peduli masyarakat majemuk Malaysia tanpa memandang ras, etnis dan agama serta bisa bekerja sama untuk membantu orang-orang Afghanistan yang menderita," kata Saifuddin Abdullah.

Dia mengatakan Malaysia akan melanjutkan upaya konstruktif (constructive engagement) di samping pengembangan sumber daya manusia kepada masyarakat Afghanistan.

Selain Turki, Wisata Thailand Ikut Terdampak Konflik Ukraina - Rusia

Turis Ukraina dan Rusia tak hanya gemar wisata ke Turki, tapi juga Thailand. Akibat konflik, pariwisata Negeri Gajah Putih jadi ikut terdampak.

Itu dikemukakan oleh perwakilan resmi Otoritas Pariwisata Thailand atau TAT, seperti dikutip detikTravel dari situs Bangkok Post, Sabtu (26/2/2022).

Menurut deputi TAT untuk urusan marketing dan komunikasi Siripakorn Cheawsamoot pada hari Kamis kemarin (24/2), konflik kedua negara bekas pecahan Soviet itu ikut berkontribusi pada pariwisata Thailand.

Disebut olehnya, konflik itu terjadi setelah pemerintah Thailand meluncurkan program Test & Go untuk turis yang telah divaksin penuh pada bulan November tahun lalu.

Padahal, jumlah turis yang datang ke Thailand tercatat berada di angka 100 ribu. Dimana sekitar 10% datang dari Rusia, ujar Siripakorn.

Fakta lainnya, turis Rusia yang datang ke Thailand masuk dalam golongan turis berkualitas dengan pengeluaran yang cukup royal. Dimana di antara mereka banyak yang wisata bersama keluarga.

Seperti Rusia, turis Ukraina yang wisata ke Thailand juga masuk golongan turis berkualitas. Hanya saja, jumlahnya memang tidak sebanyak turis Rusia.

Konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia juga menyebabkan traveler dari kedua negara untuk membatalkan wisata ke Thailand. Salah satu alasannya adalah karena banyak maskapai yang harus mengalihkan rute atau membatalkan penerbangan, sebagai akibat dari konflik.

"Masih terlalu dini untuk memastikan efek dari situasi, karena situasi yang terjadi berada di luar kontrol kita," ujar Siripakorn.

"TAT hanya bisa memonitor situasi dan menjaga komunikasi dengan sektor privat di dalam negeri dan luar negeri," dia menambahkan.

Mahkamah Internasional Mulai Sidang Genosida Myanmar terhadap Rohingya

Mahkamah Internasional (ICJ) pada Senin 21 Februari 2022 memulai sidang dalam kasus tuduhan genosida yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya pada 2017. Sidang hari ini akan mendengarkan bantahan Myanmar.

Seperti dilansir Aljazeera, kasus ini diajukan oleh Gambia, sebuah negara kecil di Afrika Barat, dengan dukungan dari Organisasi untuk Kerjasama Islam (OKI). Sidang akan dilakukan secara hybrid dan akan dimulai pada pukul 13:30 waktu setempat. Sidang dijadwalkan akan berlangsung selama sepekan.

Keberatan awal Myanmar dalam kasus ini belum dipublikasikan, tetapi terkait dengan masalah yurisdiksi dan apakah aplikasi Gambia dapat diterima.

Kedua negara adalah pihak dalam Konvensi Genosida 1948, dan Gambia menganggap Myanmar telah melanggar kewajibannya berdasarkan konvensi, membangun kasusnya berdasarkan bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik PBB.

Kemarahan negara-negara Muslim terjadi setelah lebih dari 700 ribu warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, di tengah laporan bahwa militer Myanmar membakar seluruh desa dan melakukan pembakaran skala besar.

Tak hanya itu, militer Myanmar yang juga disebut Tatmadaw juga diduga melakukan pembunuhan, pemerkosaan berkelompok dan pelanggaran kemanusiaan lainnya.

Investigasi PBB menemukan kekejaman militer Myanmar itu dilakukan dengan "niat genosida" dan merekomendasikan Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, dan lima jenderal diadili.

“Ketika militer Myanmar terus melakukan kekejaman terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta dan etnis minoritas Rohingya, harus diperhatikan bahwa akan ada konsekuensi atas tindakan ini – di masa lalu, sekarang, dan masa depan,” kata Akila Radhakrishnan, presiden Pusat Keadilan Global.

342/