Wali Naeemi, deputi wakil tetap Afghanistan di PBB ditunjuk sebagai penjabat perwakilan negara ini di PBB menggantikan Nasir Ahmad Faik. Perubahan itu dikatakan terjadi setelah Nasir Ahmad Faik meminta agar pejabat "korup" diadili di pemerintahan Mohammad Ashraf Ghani sebelumnya. Poin pentingnya adalah bagaimana metode perubahan perwakilan Afghanistan di PBB, yang konon dilakukan atas permintaan Hanif Atmar, yang masih dianggap Menteri Luar Negeri Afghanistan dari sudut PBB dan perubahan di kantor perwakilan negara ini di PBB dilakukan atas permintaannya.
Pengamat politik menilai perlakuan terhadap perwakilan Afghanistan di PBB adalah perlakuan ganda lembaga ini atas transformasi Kabul, di mana satu sisi akibat mengekor pada kebijakan Amerikat terhadap Afghanistan dan dari sisi lain mengindikasikan fakta bahwa dari sudut pandang PBB, kantor Afghanistan di lembaga ini tidak memiliki nilai serta sekedar alat permainan dengan pemain sebelum dan saat ini di Afghanistan yang dimanfaatkan oleh kekuatan internasional.
Fereydoun Barakzai, pengamat Afghanistan terkait hal ini mengatakan, "Situasi di Afghanistan dipengaruhi oleh aktor internasional yang mengelolanya dan orang-orang tidak memiliki tempat dalam program ini."
Mengingat bahwa kantor perwakilan Afghanistan di PBB secara praktis tidak memiliki hubungan dengan pemerintah Taliban, oleh karena itu dapat dikatakan, berlanjutnya aktivitas kantor ini menjadi alat reprei PBB terhadap pemerintah Taliban. Pasalnya, organisasi tersebut dalam praktiknya berpura-pura masih mengakui dan berkorespondensi dengan Hanif Atmar, mantan Menteri Luar Negeri pemerintahan Ashraf Ghani.
Sementara gedung Kemenlu Afghanistan berada di tangan kelompok dan pemerintah baru yang meminta pengakuan resmi dari PBB dan komunitas internasional. Oleh karena itu, sikap PBB yang mementingkan anasir pemerintah Afghanistan sebelumnya akan membuat kondisi Kabul dari sisi politik dan pandangan internasional masih ambigu.
Pir Mohammad Mollazehi, pengamat isu-isu Afghanistan terkait hal ini mengatakan, "Afghanistan berada dalam kondisi buruk dan kelaparan umum mengancam jutaan nyawa warga. Ini artinya PBB harus memainkan peran menentukan untuk menyelamatkan rakyat Afghanistan."
Bagaiman pun juga, baik Taliban atau PBB memiliki tanggung jawab bersama atas kondisi rakyat Afghanistan, dan mereka tidak dapat menjadikan rakyat sebagai korban ketamakan mereka dengan berbagai alasan termasuk menolak mengakui pemerintahan baru Kabul. Jika PBB meyakini laporannya atas situasi buruk rakyat Afghanistan, paling tidak mereka dapat mengharapkan untuk mengoordinasikan bantuan dan upaya untuk menyelamatkan rakyat Afghanistan dari kelaparan dan kemiskinan melalui Kantor Perwakilan Afghanistan, bukannya memanfaatkannya sebagai alat untuk konflik politik di Afghanistan. (MF)
342/