Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA ,"Semua pembatasan yang ada dapat sepenuhnya dihapus jika pemerintahan baru di Kabul mengambil tindakan nyata, yang bertujuan untuk menyelesaikan proses perdamaian intra-Afghan dan membentuk struktur kekuasaan yang seimbang dari segi etnis dan politik, serta berupaya terus-menerus untuk memerangi terorisme dan ancaman narkoba," ujarnya seperti dikutip laman Tasnimnews, Selasa (1/2/2022).
Kabulov menekankan bahwa Rusia, ketika membangun interaksi dengan pemerintah Taliban, mematuhi semua norma hukum internasional dan nasional yang ada.
"Ketika kami membangun kerja sama praktis dengan otoritas Afghanistan yang baru, tentu saja, kami mematuhi semua persyaratan undang-undang internasional dan nasional," jelasnya.
Menurut pejabat Rusia ini, pandangan positif tentang Taliban telah muncul mengingat beberapa negara asing sedang berusaha untuk membuka kembali misi diplomatiknya di Kabul secara bertahap.
Taliban melancarkan operasi besar-besaran untuk menguasai seluruh wilayah Afghanistan setelah AS mengumumkan penarikan pasukan dari negara itu. Pada 15 Agustus 2021, Taliban menyerbu Kabul tanpa menghadapi perlawanan apa pun.
Pada 7 September 2021, Taliban mengumumkan komposisi pemerintahan baru Afghanistan. Namun, legitimasi pemerintahan ini belum diakui oleh negara manapun. (RM)
342/