Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA ,Ketua Perserikatan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Kamboja, menyatakan Myanmar punya semua bahan-bahan untuk perang sipil.Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, memperingatkan hal yang mengerikan akan terjadi di Myanmar.
"Krisis politik dan keamanan di Myanmar mendalam, dan sudah mengarah ke krisis ekonomi, kesehatan dan kemanusiaan," kata Prak dalam kelas yang digelar lembaga ISEAS, Institut Yusof Ishak pada Senin (3/1), dikutip AFP.
Acara itu digelar di bawah naungan Chatam House Rule, yang mana pembicara harus memberi izin sebelum komentarnya dikutip. Kemlu Kamboja sudah memberikan izin kepada AFP untuk mengutip pada Selasa (4/1).
Prak menjelaskan, "Kami rasa semua bahan-bahan untuk perang sipil kini ada di depan mata."
Menurutnya, kini ada dua pemerintahan di Myanmar. Mereka yang berasal dari pasukan bersenjata, dan mereka yang melakukan gerakan Pembangkangan sipil. Selain itu, kata Prak, juga ada perang gerilya di seluruh negeri.
Pernyataan tersebut muncul jelang Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, mengunjungi Myanmar. Ia akan melawat ke negara itu pada Jumat (7/1) dan Sabtu (8/1) sebagai upaya meredakan krisis yang terjadi.
Myanmar berada dalam kekacauan usai kudeta militer pada 1 Februari lalu. Setelah insiden itu, beragam perlawanan muncul mulai dari gerakan pembangkangan sipil hingga pasukan pertahanan rakyat.
Kudeta juga menelan banyak korban. Hingga kini, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) jumlah korban yang tewas sejak kudeta mencapai 1.435, sementara yang ditangkap mencapai 11.337 orang.
Kunjungan PM Kamboja ke Myanmar dinilai sebagai bentuk legitimasi terhadap pemerintahan junta militer. Namun, Park menolak memberi komentar.
Park hanya berkata, "Perhatian langsung (Kerajaan) adalah perkembangan situasi di Myanmar."
Kunjungan tersebut bertujuan membuka jalan untuk kemajuan terkait situasi di Myanmar.
"(Dengan) menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog inklusif dan kepercayaan politik di antara semua pihak terkait, ucap Park.
Upaya-upaya yang dilakukan, lanjut Park, akan tetap fokus pada peta jalan perdamaian dan konsensus lima poin yang disepakati para pemimpin ASEAN April 2021 lalu.
Sejak kudeta, hanya ada sedikit kemajuan terkait lima konsensus yang disepakati itu.
Kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar terus ditunda usai junta menolak mengizinkan utusan itu bertemu dengan penasihat negara Aung San Suu Kyi.
Sebagai respons atas tindakan junta, pada Oktober lalu ASEAN tak mengundang junta Myanmar dalam pertemuan yang digelar mereka.
Krisis yang terjadi di Myanmar memiliki implikasi buruk bagi stabilitas regional, citra, kredibilitas dan persatuan ASEAN, tambah Prak Sokhonn.
Namun demikian, dia mengatakan Kamboja tengah berusaha agar junta Myanmar diizinkan menghadiri pertemuan di blok itu lagi.
342/