Kantor Berita Ahlulbait

Sumber : Parstoday
Kamis

16 Desember 2021

12.53.36
1209192

Membantu Afghanistan, Tujuan Pertemuan Islamabad

Mengumumkan kesiapan negara untuk mengadakan pertemuan para Menteri Luar Negeri OKI berikutnya, Menteri Luar Negeri Pakistan mengatakan, "Tujuan pertemuan Islamabad adalah upaya mencapai konsensus global untuk membantu Afghanistan."

Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA , Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengatakan, "Islamabad akan menjamu para menteri luar negeri negara-negara anggota OKI dalam beberapa hari mendatang, yang satu-satunya agenda adalah membahas perkembangan di Afghanistan, terutama situasi kemanusiaan di negara ini."

"Kami bertekad untuk membentuk front bersama demi membantu Afghanistan dan pada saat yang sama menyadari segala konsekuensi dari eskalasi krisis di negara ini dan konsekuensinya bagi negara-negara tetangga, kawasan dan dunia," tambah Menlu Pakistan.

Menteri luar negeri Pakistan mengatakan, "Kemungkinan akan kehancuran mata pencaharian dan struktur ekonomi Afghanistan telah menguat dan jika tidak dihentikan, seluruh wilayah, terutama tetangganya, akan menderita konsekuensi yang parah."

Rencana Pakistan untuk menjadi tuan rumah pertemuan para menteri luar negeri negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk meninjau perkembangan di Afghanistan dan mengadopsi mekanisme yang diperlukan guna membantu negara ini dinilai dalam konteks kebijakan Islamabad untuk melanjutkan kekuasaan Taliban di Afghanistan.

  • Baca juga: Pakistan Undang Taliban ke KTT OKI di Islamabad

Sejak Taliban berkuasa di Afghanistan pada 15 Agustus 2021, Pakistan telah menjadi satu-satunya negara yang paling banyak mencari dukungan politik untuk kelompok itu di arena regional dan internasional.

Strategi paling penting Pakistan saat ini untuk mendukung Taliban di Afghanistan adalah membantu membujuk berbagai negara dan lembaga internasional untuk secara resmi mengakui kekuasaan kelompok itu. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pakistan lebih fokus pada negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat.

Menurut pejabat senior Pakistan, jika negara itu dapat membujuk Amerika Serikat untuk secara resmi mengakui kekuasaan Taliban di Afghanistan, banyak masalah dan hambatan politik kelompok itu, serta krisis keuangan pemerintah Taliban, akan secara bertahap dikurangi dengan pembebasan aset Afghanistan oleh Gedung Putih.

Mengumumkan kesiapan negara untuk mengadakan pertemuan para Menteri Luar Negeri OKI berikutnya, Menteri Luar Negeri Pakistan mengatakan, "Tujuan pertemuan Islamabad adalah upaya mencapai konsensus global untuk membantu Afghanistan."

Secara khusus, partai berkuasa Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) percaya bahwa jika Amerika Serikat mengakui pemerintah Taliban, jalan akan terbuka bagi negara-negara Barat lainnya untuk mengadopsi pendekatan serupa.

Tentu saja, ada pandangan di antara para pejabat Pakistan, termasuk Perdana Menteri Imran Khan, bahwa Amerika Serikat akan dipaksa untuk secara resmi mengakui kekuasaan Taliban di Afghanistan karena berbagai alasan.

Dalam situasi seperti itu, Pakistan, yang akan menjadi tuan rumah para menteri luar negeri negara-negara anggota OKI, berupaya membantu Afghanistan keluar dari tantangan ekonominya pada langkah pertama, dan pada langkah berikutnya, untuk menyediakan platform bagi pengakuan resmi kekuasaan Taliban di negara ini oleh anggota OKI.

  • Baca juga: Taliban Undang Investor Asing Garap Tambang Litium Afghanistan

Sementara itu, Islamabad akan menjadi tuan rumah pertemuan para menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), di mana baru-baru ini Taliban meminta agar OKI mau mengakuinya.

Faktanya adalah bahwa negara-negara Islam, bersama dengan anggota komunitas internasional lainnya, memiliki keraguan serius tentang pengakuan resmi Taliban di Afghanistan.

Kekhawatiran negara-negara Islam adalah bahwa Taliban, dalam konteks mengklaim telah mendirikan sebuah pemerintahan Islam di Afghanistan, sementara mengabaikan hak-hak kelompok lain dan etnis, akan membawa negara itu menuju pemerintahan otoriter yang memaksakan kekuasaannya kepada rakyat.

Masalah ini bertentangan dengan apa yang adalah dalam ajaran transenden Islam yang menekankan hak bersama antara rakyat dan pemerintah.




342/