Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA , Enamullah Samangani, Wakil Juru Bicara Taliban hari Jumat (26/11/2021) mengatakan bahwa delegasi tingkat tinggi pemerintah Taliban yang dipimpin oleh Maulvi Amir Khan Mottaqi selaku menteri luar negeri melawat Doha untuk mengadakan pertemuan bersama dengan para pejabat tinggi Qatar.
Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak membahas masalah politik, hak asasi manusia, ekonomi dan pendidikan.
Abdul Qahar Balkhi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Taliban di akun Twitternya menulis, "Menteri Luar Negeri, Amir Khan Mottaqi menyampaikan masalah keamanan, kesehatan, pendidikan dan perbankan."
Sebelumnya, juru bicara kementerian luar negeri AS mengatakan bahwa babak baru pembicaraan antara Amerika Serikat dan Taliban akan dimulai di Doha dalam beberapa hari lagi.
Bertepatan dengan munculnya berita pertemuan delegasi Taliban dengan pejabat Qatar, ada laporan yang menunjukkan bahwa delegasi tersebut sedang dalam pembicaraan dengan utusan AS di Doha.
Dihadapkan dengan berbagai tantangan politik, ekonomi dan keamanan di Afghanistan, pemerintah Taliban telah mengadakan konsultasi ekstensif dengan beberapa negara untuk mencari bantuan demi mengatasi tantangan yang dihadapi negaranya.
Tujuan utama kunjungan delegasi Taliban ke Doha untuk berunding dengan delegasi AS guna menyelesaikan perselisihan bilateral, khususnya upaya membujuk Gedung Putih supaya melepaskan aset Afghanistan yang diblokir.
Sejak jatuhnya pemerintahan Mohammad Ashraf Ghani dan pengambilalihan Kabul oleh Taliban pada 15 Agustus 2021, pemerintah AS memblokir semua aset Afghanistan, yang merupakan tantangan besar bagi pemerintah Taliban dalam mengelola negara Asia selatan ini.
Anjloknya pendapatan luar negeri pemerintah Taliban dan menurunnya interaksi masyarakat internasional dengan kelompok tersebut untuk memasok barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat Afghanistan telah menempatkan jutaan orang dalam risiko kelaparan serius.
Selain itu, tidak adanya akses pemerintah Taliban terhadap dana Afghanistan di bank asing dan keengganan sebagian besar warga Afghanistan untuk melakukan transaksi mereka melalui sistem perbankan memicu kekhawatiran PBB mengenai keruntuhan sistem perbankan Afghanistan.
Dalam konteks inilah pemerintah Taliban mengirim wakilnya ke Qatar untuk bertemu dengan delegasi AS guna membahas mekanisme pencairan aset-aset Afghanistan yang diblokir Washington.
Di sisi lain, beberapa bulan terakhir sejumlah pejabat Gedung Putih menyampaikan statemen mengenai upaya pengakuan terhadap Taliban, serta kerja sama dengan kelompok ini yang bergantung pada perubahan dalam kebijakan dan tindakan Taliban. Tapi tampaknya, kecil kemungkinan perubahan Taliban sebagaimana diharapkan Gedung Putih terjadi.
Secara khusus, laporan dari sumber-sumber independen di berbagai provinsi di Afghanistan menunjukkan bahwa Taliban telah memberlakukan pembatasan di berbagai wilayah untuk individu dan publik, yang menyebabkan masalah pengakuan kekuasaan Taliban belum bisa diharapkan dari komunitas internasional.
Lawatan delegasi Taliban ke Qatar, selain melakukan pembicaraan dengan delegasi AS, juga mencoba berbicara dengan pejabat Qatar tentang bantuan langsung dari negara ini di sektor politik, ekonomi, pendidikan dan kesehatan demi mengatasi krisis dalam jangka pendek yang melilit Afghanistan.(PH)
342/