Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA , Indonesia tampil menjadi negara pertama di kawasan ASEAN yang mengkritik kerja sama AUKUS. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengkhawatirkan rencana pembangunan kapal selam bertenaga nuklir AUKUS dapat meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, terutama soal perlombaan senjata.
"Saya menekankan bahwa yang tidak diinginkan oleh kita semua adalah kemungkinan meningkatnya perlombaan senjata dan power projection di kawasan, yang tentunya akan dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan," kata Retno dilansir CNN.
Tak hanya itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani, juga menilai kesepakatan AUKUS dapat meningkatkan risiko konflik terbuka di Indo-Pasifik. Selain itu, Kadir memandang AUKUS berpotensi mengabaikan komitmen negara-negara terkait perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT). Menurutnya, kemitraan AUKUS masih memiliki banyak celah yang dapat berisiko mengarah pada pengabaian komitmen NPT.
Selain Indonesia, Malaysia juga turut menyuarakan kekhawatiran mereka terkait AUKUS. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menilai AUKUS dapat memprovokasi kekuatan lain untuk bertindak lebih agresif, terutama di Laut China Selatan.
Tak hanya itu, Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, mengatakan Kuala Lumpur dan Jakarta menyimpan kekhawatiran yang sama mengenai dampak dan konsekuensi dari kemitraan AUKUS di kawasan.
Berbeda dengan pejabat kedua negara ini, Filipina dan Singapura memiliki pandangan yang berbeda. Filipina mendukung kemitraan AUKUS yang dianggap Manila dapat mengimbangi kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik.
"Faktor jarak kedekatan memunculkan waktu untuk merespons segera; dengan demikian meningkatkan kapasitas militer teman dekat dan sekutu ASEAN untuk merespons secara tepat waktu dan sepadan terhadap ancaman terhadap kawasan atau tantangan terhadap status quo peting adanya," ujar Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, dalam pernyataan resmi pada September lalu.
"Ini membutuhkan peningkatan kemampuan Australia, ditambah dengan sekutu militer utamanya, untuk mencapai kalibrasi itu," paparnya menambahkan.
Menurut Locsin, tanpa membangun senjata nuklir, upaya pembangunan kapal nuklir bertenaga nuklir tak melanggar pakta anti-proliferasi senjata nuklir.
Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar, juga sempat mengutarakan posisi negaranya soal AUKUS.
342/