Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA ,Wakil tetap Cina di PBB, Zhang Jun menilai mekanisme untuk menghadapi unilateralisme adalah peningkatan solidaritas, dan kerja sama dalam kerangka PBB.
Ide kerja sama internasional untuk melawan unilateralisme Amerika Serikat setelah keruntuhan Uni Soviet, sudah digaungkan sejak lama oleh sejumlah negara termasuk Republik Islam Iran.
Saat itu AS mengklaim diri sebagai pemimpin dunia yang unipolar, akan tetapi negara-negara independen dunia menolak klaim ini, dan menekankan dunia yang multipolar dengan memperkuat kerja sama internasional.
Dalam kerangka ini, Piagam PBB yang ditekankan oleh Cina, dapat menjadi strategi asasi, bukan saja bisa memupuk multilateralisme, bahkan negara-negara independen dunia sendiri menganggap permasalahan global hanya bisa diselesaikan dalam kerangka regionalisme.
Iran selalu menekankan bahwa multilateralisme adalah satu-satunya solusi tepat untuk mengatasi krisis akut dunia, Tehran percaya organisasi-organisasi internasional serta regional bisa membuka kesempatan yang baik untuk meningkatkan dan memperkuat partisipasi global.
Artinya, Organisasi Kerja Sama Shanghai, SCO yang dianggotai Cina dan Iran, sebagai salah satu organisasi regional paling kredibel, dapat menjadi pionir kerja sama regional, dan solidaritas dengan organisasi regional lain seperti Economic Cooperation Organization, ECO, dan South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC di Asia Selatan.
Seiring dengan pertumbuhan regional di berbagai bidang ekonomi, dan militer, keruntuhan hegemoni AS juga dimulai, dan negara-negara dunia dengan solidaritas serta penguatan hubungan bilateral, dan multilateral, bisa mengambil langkah-langkah penting dan efektif untuk mewujudkan perdamaian serta keamanan permanen.
Politisi sekaligus akademisi Rusia, Sergey Baburin percaya bahwa salah satu bidang penting solidaritas regional, dan internasional adalah pemanfaatan kapasitas dalam negeri terutama di bidang ekonomi yang selain dapat mengurangi ketergantungan negara-negara dunia, juga menjadi peluang penguatan solidaritas regional yang lebih besar.
Di sisi lain, Cina yang tengah berusaha keras menjadikan dirinya negara terdepan dalam melawan unilateralisme AS dalam kerangka Piagam PBB, tentunya berupaya agar wacana yang digulirkannya diterima masyarakat umum di tingkat regional dan internasional.
Akan tetapi diskursus ini akan memiliki nilai dan urgensi yang lebih besar jika negara-negara yang mengklaim membela multilateralisme mendukungnya, dan berusaha mengimplementasikannya.
Penguatan kerja sama nyata yang digagas Cina bersandar pada kepentingan bilateral, dan multilateral negara-negara korban sanksi AS, dan jika Cina mengamalkan komitmennya di berbagai bidang terutama perdagangan dan keuangan, maka bukan saja hal itu akan menjadi alat verifikasi yang tepat bagi implementasi diskursus multilateralisme Beijing, bahkan juga bisa meningkatkan harapan akan perdamaian, serta keamanan di level regional dan internasional dengan melibatkan seluruh negara dunia. (HS)
342/