Menurut Kantor Berita ABNA, , Senin (2/8/2021), pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing mengumumkan dirinya sebagai perdana menteri di tengah seruan negara-negara dunia dan organisasi internasional supaya menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.
Panglima militer Myanmar ini menggulingkan pemerintah sipil enam bulan lalu melalui sebuah kudeta.
Min dalam sebuah pidato yang menobatkan dirinya sebagai perdana menteri, mengklaim bahwa ia akan mengadakan pemilu di Myanmar pada tahun 2023.
Dia menambahkan pemerintahannya siap bekerja sama dengan utusan khusus negara-negara regional di masa depan.
Amerika Serikat, Inggris dan sekutu Barat mereka telah menjatuhkan sanksi terhadap junta Myanmar menyusul penggulingan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi.
Majelis Umum PBB juga mengeluarkan sebuah resolusi yang menyerukan negara-negara di seluruh dunia untuk mengakhiri penjualan senjata ke Myanmar.
Pemimpin kudeta Myanmar sebelumnya memperingatkan negara-negara Barat agar tidak ikut campur dalam urusan internal negaranya. Ia menuduh Barat ingin menempatkan orang-orang yang bisa disetir di Myanmar. (RM)
342/