Menurut Kantor Berita ABNA, Hal ini disampaikan ketika memberikan arahan kepada jajaran pimpinan provinsi se-Jawa dan Bali serta kementerian dan lembaga terkait pada Sabtu (24/7/2021) kemarin.
Arahan tersebut dibeberkan pada rapat koordinasi bertema “Tindak Lanjut Langkah Intervensi untuk Penurunan Tingkat Kematian Akibat Covid-19 di Jawa-Bali”, sebagaimana dikutip dari Kompas, Ahad (25/07/2021).
Dia menjelaskan hasil tinjauan lapangan menemukan bahwa rata-rata pasien yang meninggal menderita komorbid atau belum menerima vaksin. Sebab itu dia meminta seluruh jajaran agar melakukan intervensi untuk mengurangi kematian secara cepat.
“Setelah memahami faktor-faktor ini, kita harus melakukan intervensi untuk mengurangi angka kematian secara cepat,” lanjutnya.
Dia menambahkan, langkah-langkah intervensi itu dengan meningkatkan kapasitas ICU dari RS dengan oksigen sentral pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kematian tinggi. Kemudian menyediakan isolasi terpusat dan terpantau bagi pasien resiko tinggi.
Dinas Kesehatan juga diminta agar berkoordinasi dengan TNI untuk memperoleh akses paket obat gratis dari Presiden. Satuan Tugas (Satgas) PPKM di level desa harus kembali diaktifkan dan memantau ketat setiap warga yang terindikasi mengalami gejala Covid-19.
Pantau Kasus Kematian
Selanjutnya, pemerintah secara berkala akan memantau angka kematian dengan kerangka yang mencakup jumlah kasus kematian yang sudah divaksin, kasus komorbid, klasifikasi usia, ketersediaan akses terhadap obat-obatan, perawatan oksigen, pentahapan penyakit dan paparan terhadap badai sitokin serta lokasi kematian. Kerangka ini akan diterapkan agar pemerintah dapat mengambil langkah mitigasi secara strategis, komprehensif dan tepat sasaran.
“Kunci dalam menangani pandemi ini adalah disiplin dan kerja bahu-membahu. Dengan bersama-sama dan konsisten melakukan dan meningkatkan testing dan tracing, diharapkan mata rantai ini akan terputus,” ungkapnya.
Rakor ini dihadiri Menteri Kesehatan, Gubernur Bali, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Deputi Gubernur DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Bupati Surakarta, Bupati Karawang dan perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Nasib PPKM Level 3 dan 4
Penerapan PPKM level 3-4 akan berakhir pada hari ini, Minggu (25/7/2021). Selanjutnya, pemerintah akan melakukan rileksasi pada 26 Juli 2021 jika kasus covid-19 menurun.
Terkait dengan kepastian nasib PPKM ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan membahasnya bersama para menteri terkait. Pembahasan tersebut akan digelar pada rapat pagi ini.
"Pagi ini rapat, dengan menteri-menteri terkait," kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono kepada Merdeka.com, Minggu (25/7/2021).
Sementara itu Juru bicara Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi pun belum mau membeberkan kapan akan diumumkan keputusan tersebut. Dia menjelaskan saat ini hal tersebut sedang dibahas bersama.
"Ya hari ini ada pembahasannya. Kita tunggu saja pengumuman yang terkait," ungkapnya.
Usul Kadin: Pengunjung Mal Harus Tunjukkan Sertifikat Vaksin
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan pengunjung mall harus menunjukkan kartu vaksinasi Covid-19 saat penerapan PPKM masih berlanjut.
Tak hanya pengunjung, pekerja di dalam mall tersebut pun harus sudah divaksinasi agar mal dapat beroperasi secara normal. "Harapannya ritel-ritel itu, kalau mal-mal, kalau bisa sudah vaksinasi pekerja di dalam mal itu semua, dan kalau yang hadir bisa menunjukkan bahwa sudah divaksinasi, harapannya tetap dibuka supaya ritelnya pun tetap berjalan," kata Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dalam konferensi pers, Minggu (25/7/2021).
Namun, Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai, rencana pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 belum tepat dilakukan.
Sebab, menurut dia, berdasarkan indikator epidemiologi, kasus Covid-19 di Indonesia sedang tinggi yang ditandai dengan banyaknya penemuan kasus.
"Oleh karena itu, memang kalau bicara dari sisi indikator sebetulnya belum pas (Pelonggaran PPKM), bahkan harusnya diperketat PPKM ini," kata, Minggu (25/7/2021).
342/