Menurut Kantor Berita ABNA, Pemerintah Singapura mengaku sedikit kecewa dengan kinerja ASEAN yang dinilai lambat melaksanakan lima poin konsensus antara negara anggota untuk menangani krisis politik di Myanmar akibat kudeta yang dilakukan junta militer.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan saat ini ASEAN masih terus berupaya mempercepat pelaksanaan lima poin konsensus yang disepakati dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) darurat di Jakarta pada April lalu itu.
"Kami menyadari bahwa pelaksanaan lima poin konsensus berjalan lambat dan sedikit mengecewakan. Kami bekerja di dalam ASEAN untuk mempercepat proses ini dengan maksud meringankan situasi kemanusiaan dan menghentikan kekerasan di Myanmar," kata Vivian dalam jawaban tertulis atas pertanyaan parlemen pada Selasa (6/7/2021).
Bulan lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak junta militer menghormati hasil pemilihan umum pada November lalu, termasuk membebaskan tahanan politik. Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, mendukung resolusi keras tersebut. Namun, Brunei, Kamboja, Laos, dan Thailand memilih abstain dalam pemungutan suara resolusi itu.(PH)
342/