Menurut Kantor Berita ABNA, Rapat tersebut diikuti oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) BPKP M Yusuf Ateh serta perwakilan 2.223 peserta rapat
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengakui akurasi data pemerintah masih rendah sehingga perlu ada perbaikan dan sinkronisasi basis data.
"Perihal akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini, dampaknya ke mana-mana contohnya data bansos (bantuan sosial) tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, sebagaimana dikutip Parstodayid dari Antaranews, Kamis (27/05/2021).
"Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sering tidak sambung, ini harus diperbaiki dan BPKP harus membantu peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi memerintahkan agar BPKP dapat mengawal integrasi, sinkronisasi basis data antar-program untuk meningkatkan keandalan data.
"Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitis yang dimiliki, BPKP kan punya ini gunakan, manfaatkan," ucap Presiden menegaskan.
Presiden pun menyebut efektifiktas pengawasan interen membutuh komitmen dan manajemen yang baik.
"Karena semua rekomendasi harus ditindaklanjuti, jangan berhenti di rekomendasi, tuntaskan sampai akar masalah sehingga tidak terulang lagi di tahun berikutnya," ujar Presiden menambahkan.
Presiden menilai masih ada kesalahan-kesalahan yang terus diulang dari tahun ke tahun karena tidak mengikuti rekomendasi dari BPKP dan APIP.
Presiden Minta Menteri dan Kepala Daerah Jangan Tutupi Data
Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh menteri, kepala lembaga serta daerah tidak menutupi data yang diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan daerah agar APIP dapat bekerja secara independen dan profesional, berikan akses dan informasi yang akurat jangan ada yang ditutup-tutupi," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.
"Jangan karena kerja lambat verifikasi dari APIP jadi terhambat, banyak terjadi. Dampaknya program pemerintah juga terhambat dan terlambat," ucap Presiden.
Namun, Kepala Negara juga mengingatkan kepada jajaran BPKP dan seluruh APIP bahwa keberadaan APIP adalah untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan untuk menakut-nakuti.
"Bukan untuk mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran aparat pengawas intern pemerintah harus memahami hal ini, jangan menunggu bertindak setelah terjadi kejadian, setelah terjadi kesalahan," ujar Presiden.
Para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah juga diminta untuk mengikuti seluruh rekomendasi APIP.
"Karena semua rekomendasi harus ditindaklanjuti, jangan berhenti di rekomendasi, tuntaskan sampai akar masalah sehingga tidak terulang lagi di tahun berikutnya," ungkap Presiden.
Presiden menilai masih ada kesalahan-kesalahan yang terus diulang dari tahun ke tahun karena tidak mengikuti rekomendasi dari BPKP dan APIP.
"Saya tekankan kepada bapak, ibu menteri, kepala lembaga, kepala daerah agar menindaklanjuti dengan serius rekomendasi dari BPKP dan APIP, jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan dan akhirnya bisa menjadi masalah hukum," ujar Presiden. (Antaranews)
342/