Menurut Kantor Berita ABNA, Pertemuan dilakukan khusus membahas agresi Israel di wilayah Palestina, khususnya Al Quds Al Syarif atau Yerusalem dan juga Jalur Gaza," kata Menlu Retno dalam konferensi pers secara virtual, Jakarta, sebagaimana dikutip Parstodayid, Senin (17/05/2021).
Pertemuan tersebut digelar secara virtual dan dihadiri oleh 16 menteri dan wakil menteri luar negeri dari negara-negara anggota OKI, serta perwakilan dari negara OKI lainnya.
Dalam pertemuan itu, para peserta menyampaikan kekhawatiran mereka atas situasi yang saat ini terjadi di Palestina. Menlu Retno mendorong setiap negara anggota di dalam organisasi tersebut untuk menggunakan pengaruh masing-masing sehingga aksi kekerasan dapat dihentikan dan upaya deeskalasi serta gencatan senjata dapat segera dilakukan.
Dalam kesempatan itu, mereka juga bertukar pikiran tentang berbagai forum dan mekanisme internasional yang dapat digunakan untuk membantu Palestina dan meredakan situasi ketegangan yang masih berlangsung sampai saat ini.
Tiga Usulan Indonesia Buat OKI
Indonesia menyampaikan beberapa langkah kunci yang dapat dilakukan oleh negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membantu menghentikan agresi militer Israel terhadap Palestina.
"Di dalam pertemuan OKI tadi saya menyampaikan bahwa untuk kesekian kalinya, OKI harus kembali bertemu untuk membahas isu yang sama, yaitu agresi Israel terhadap Palestina," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri Komite Eksekutif OKI (Open-ended Extraordinary Ministerial Meeting of the OIC Executive Committee) yang disampaikan melalui konferensi pers virtual, Jakarta, Ahad.
Dalam pertemuan negara-negara anggota OKI tersebut, Indonesia mengusulkan beberapa langkah kunci yang harus dilakukan oleh negara-negara anggota OKI untuk membantu menghentikan agresi militer Israel di Palestina.
Langkah kunci pertama adalah memastikan adanya persatuan, persatuan antar negara anggota OKI, dan persatuan di antara semua pemangku kepentingan di Palestina.
"Tanpa persatuan, OKI tidak akan mampu menjadi penggerak bagi dukungan internasional untuk Palestina. Di saat yang sama bangsa Palestina hanya bisa mencapai cita-citanya untuk merdeka apabila mereka bersatu," tutur Retno.
Kemudian, langkah kunci berikutnya adalah bahwa OKI harus mengupayakan terciptanya gencatan senjata segera. Untuk itu, Indonesia menyerukan agar masing-masing negara OKI menggunakan pengaruh yang mereka miliki untuk mendorong gencatan senjata secepatnya dan penghentian semua tindakan kekerasan segera.
Selain itu, negara-negara anggota OKI juga diharapkan tetap fokus membantu kemerdekaan bangsa Palestina dengan lebih keras berupaya mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel dan berpedoman pada parameter yang disetujui secara internasional dengan tujuan mencapai perdamaian yang lestari berdasarkan prinsip solusi dua negara.
Menlu: Indonesia Tetap Mendukung Perjuangan Palestina
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) Retno LP Marsudi menegaskan sikap Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina dalam mewujudkan kemerdekaan mereka dari pendudukan Israel.
"Keadilan harus tercipta bagi rakyat Palestina. Dan saya tekankan bahwa Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina," kata Menlu Retno dalam konferensi pers virtual membahas perkembangan Pertemuan Luar Biasa Tingkat Menteri Komite Eksekutif Organisasi Kerja Sama Islam ( Open-ended Extraordinary Ministerial Meeting of the OIC Executive Committee), Jakarta, Ahad.
Dalam pertemuan tingkat menteri bersama perwakilan negara-negara anggota OKI, Indonesia secara aktif memberikan masukan substansial agar OKI dapat menghasilkan kesepakatan yang nyata.
Pembahasan tentang resolusi terhadap agresi militer Israel di Palestina masih terus diupayakan dalam pertemuan itu.
Beberapa resolusi yang diharapkan dapat dicapai antara lain adalah seruan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah konkret atas tindakan kekerasan dan pelanggaran Israel terhadap hukum internasional.
"Bila DK PBB gagal, maka SMU PBB harus melakukan Pertemuan Darurat," katanya. (Antaranews)
342/