Menurut Kantor Berita ABNA, Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan pemerintahan AS baru-baru ini terhadap Korea Utara yang mendorong pejabat Pyongyang memperingatkan pejabat Gedung Putih?
Ada beberapa poin tentang mengapa Korea Utara mengeluarkan peringatan ini dan konsekuensi masa depan dari Semenanjung Korea.
Poin pertama, dua tindakan pejabat AS tampaknya telah membuat pejabat Korea Utara memperingatkan Gedung Putih.
Masalah pertama terkait pernyataan Biden di Kongres AS. "Program nuklir Korea Utara merupakan ancaman bagi Amerika Serikat yang harus diselesaikan melalui diplomasi dan pencegahan," ungkap Biden dalam pidato politik pertamanya di depan Kongres, Rabu (26/04/2021) lalu. Biden juga berjanji di Kongres bahwa dia akan bekerja dengan sekutunya untuk mencegah "ancaman serius" dari Korea Utara melalui diplomasi.
- Baca juga: Menandai Hari ke-100 Masa Jabatan Biden
Dan masalah kedua menyangkut kebijakan baru pemerintah Biden terhadap Pyongyang. Gedung Putih pada hari Jumat (30/04/2021) mengumumkan kebijakan AS terhadap Korea.
Di bawah kebijakan baru AS, denuklirisasi lengkap Korea Utara tetap menjadi tujuan. Pemerintahan Biden juga akan mengambil pendekatan baru untuk menekan Korea Utara, yang tujuan utamanya adalah menggunakan diplomasi untuk memecahkan kebuntuan. Sementara pemerintahan Biden mengambil pendekatan baru ke Korea Utara, terlepas dari tiga pertemuan Kim Jong-Un dan Donald Trump, kegagalan pejabat AS untuk memenuhi komitmen mereka telah menyebabkan kebuntuan dalam pembicaraan AS-Korea Utara. Masalah ini menjadi prioritas yang belum terselesaikan untuk pemerintahan Trump, yang kini pindah ke pemerintahan baru.
Poin kedua, meski berbagai aspek kebijakan baru Biden terhadap Korea Utara belum dipublikasikan di media saat ini, yang pasti Biden berkonsultasi dengan sekutu Timur-nya, termasuk pemerintah Jepang dan Korea Selatan, sebelum mengumumkan pendekatan Gedung Putih ke Pyongyang.
Sebenarnya dapat dikatakan bahwa Korea Utara salah satu dari masalah kebijakan luar negeri AS yang paling penting di Asia Timur. Sejatinya, menyelesaikan perlucutan senjata nuklir Korea Utara masih menjadi tujuan Gedung Putih, sebuah masalah di mana empat presiden Amerika Serikat sebelumnya gagal membujuk Pyongyang untuk menyerahkan senjata nuklir secara permanen.
Poin ketiga, dari sudut pandang Pyongyang, kebijakan Gedung Putih di Semenanjung Korea adalah semacam kebijakan intervensionis.
Pengalaman sejarah Semenanjung Korea selama lebih dari setengah abad, bersama dengan negosiasi Washington dengan berbagai negara, termasuk Korea Utara, menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah mengangkat isu-isu seperti hak asasi manusia, tidak mencabut sanksi Korea Utara sebelum perlucutan senjata nuklir lengkap, dan penekanan pada penyerahan persenjataan nuklir Korea Utara, serta mengakui tidak akan kembali lagi ke senjata nuklir, berusaha memaksakan tuntutannya tanpa memberikan konsesi apapun kepada Pyongyang.
- Baca juga: Korut, Misteri yang tak Terpecahkan bagi Pemerintah Biden
Poin terakhir, Amerika Serikat berusaha untuk melucuti Korea Utara, sedangkan dari sudut pandang Pyongyang, penguatan sistem pertahanannya merupakan suatu keharusan di saat keberadaan Korea Utara dari segala sisi terancam oleh pemerintah AS dan sekutunya di kawasan. Sejatinya, meningkatkan kemampuan pertahanan negara, termasuk kemampuan rudal dan nuklir, adalah semacam "kebijakan pencegahan" yang dilakukan oleh para pejabat Pyongyang.
Secara keseluruhan, pidato Presiden Joe Biden baru-baru ini di depan Kongres, bersama dengan pengumuman kebijakan baru pemerintah AS terhadap Korea Utara, menunjukkan bahwa pemerintahan Biden bermaksud untuk melanjutkan kebijakan permusuhannya terhadap Pyongyang seperti para pendahulunya. Selain itu, dengan adanya reaksi negatif para pejabat Korea Utara terkait hal ini, dapat diprediksi ketegangan akan kembali terjadi di Semenanjung Korea.
Kembalinya ketegangan ke Semenanjung Korea kemungkinan besar terjadi karena pemerintah AS dalam beberapa bulan terakhir mencampuri urusan internal dan sekitar Cina yang berujung pada peningkatan perselisihan antara Washington dan Beijing. Bisa dikatakan pemerintah AS saat ini sedang mencoba untuk memulai permainan baru tekanan terhadap Cina dari Korea Utara, kali ini dengan eskalasi krisis di Semenanjung Korea. Tentu saja, para pejabat AS tahu betul bahwa untuk menyelesaikan krisis di Semenanjung Korea, harus membuka variabel penting yang disebut Cina. Dengan kata lain, tidak mungkin menyelesaikan krisis Korea tanpa peran Cina.
Dalam keadaan seperti itu, dapat dikatakan bahwa intensifikasi tekanan AS terhadap Pyongyang untuk mencapai meja perundingan dan mendapatkan konsesi dari pejabat Korea Utara, mengingat ketidakpercayaan dalam hubungan kedua negara, merupakan kesalahan yang dilakukan Biden, seperti yang dihadapi keempat presiden sebelumnya. Dari sekarang sudah dapat diprediksi ia akan menjadi pecundang di bidang ini seperti para pendahulunya. (SL)
342/