Menurut Kantor Berita ABNA, “National Unity Goverment (NUG) menyebut Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2021 pada Sabtu (24/4/2021) cenderung memihak junta militer.
Lima konsensus yang muncul dari pertemuan tersebut dianggap berpihak kepada junta militer. Padahal, ASEAN seharusnya menyudutkan junta militer yang telah melakukan kudeta dan melanggar hak asasi manusia kepada masyarakat sipil.
Kelima konsensus KTT ASEAN yaitu: kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.
Para pemimpin dan perwakilan sembilan negara-negara Asia Tenggara selesai menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung pada Sabtu (24/4).
Mereka adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.
Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat Indonesia menyuarakan penolakan atas rencana kehadiran panglima junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing dalam KTT ASEAN.
Penolakan itu disampaikan dalam pernyataan bersama sejumlah ormas, di antaranya KontraS, FORUM-ASIA, Amnesty International Indonesia, AJAR, Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM, Human Rights Working Group, Migrant CARE, Asia Democracy Network, Kurawal Foundation, hingga SAFEnet.
Lembaga Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mencatat sebanyak 738 orang tewas sejak kudeta berlangsung, dan 3.261 ditangkap.(PH)
342/