Menurut Kantor Berita ABNA, k mendapat izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuai polemik. Sebab, pengembangan vaksin Nusantara dinilai tidak mengikuti kaidah saintifik pengujian vaksin pada umumnya.
Meskipun demikian, sejumlah anggota DPR menjadi relawan dalam pengembangan vaksin Nusantara. Pengambilan sampel darah terkait uji klinik fase II dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (14/4/2021).
Sebelumnya, BPOM tak memberi restu uji klinis tahap kedua Vaksin Nusantara karena tidak memenuhi empat syarat utama. Hasil uji klinis fase pertama dianggap belum meyakinkan. Keempat persyaratan itu antara lain, praktik uji klinik yang baik (good clinical practical), bukti dari konsep (proof of concept), praktik laboratorium yang baik (good laboratory practice), dan cara pembuatan obat yang baik (good manufacturing practice).
Menyikapi polemik ini, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin meminta perdebatan soal vaksin Nusantara berjalan secara ilmiah dan tidak politis.
"Jangan dilakukan di tataran media atau tataran politik, atau di mana. Masa yang debat pemred (pemimpin redaksi) atau ahli media, politisi. Ini kan enggak cocok, ini sesuatu yang sifatnya sangat ilmiah, jadi biarkan para ilmuan berdebat di tataran ilmiah," ujar Budi dilansir Kompas hari Senin (19/4/2021).
Sementara itu, sebanyak 105 tokoh nasional dari berbagai bidang mendukung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Dukungan ini disampaikan menyusul tekanan politik kepada lembaga pengawas itu terkait vaksin Nusantara.
Ketua Dewan the Executive Board of Transparency International Indonesia Natalia Soebagjo mewakili para tokoh menyampaikan surat terbuka sebagai seruan dan dukungan terhadap BPOM.
Beberapa tokoh yang ikut mendukung deklarasi dukungan untuk BPOM di antaranya, Mustofa Bisri, Abdillah Toha, Ade Armando, Ainun Nadjib, Akmal Taher, Alissa Wahid, dan Anita Wahid. Kemudian, Ananda Sukarlan, Halik Malik, Joko Anwar, Pandu Riono, dan Jajang C Noer. Ada pula komunitas masyarakat sipil Kawal Covid-19. Mereka menyatakan, dukungan untuk BPOM bukan bermaksud menghalang-halangi proses penelitian Vaksin Nusantara. Namun, pengembangan vaksin sudah seharusnya memperhatikan kaidah ilmiah.
TNI menegaskan vaksin Nusantara bukanlah program mereka.
"Bahwa program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI," kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), Senin (19/4/2021) mengutip Detik hari ini.
Sementara itu, juru bicara Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan pers Kamis (15/4/2021) mengungkapkan bahwa vaksin nusantara adalah jenis vaksin yang dikembangkan di Amerika, dan diujicobakan di Indonesia.
Tapi persoalan sebenarnya yang menghalangi izin BPOM bukanlah asal-usul vaksin nusantara, melainkan proses uji klinis fase sebelumnya yang dinilai bermasalah. BPOM menilai vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah penelitian ilmiah, dan tidak menunjukkan kualitas maupun keamanan yang meyakinkan.(PH)
342/