Menurut Kantor Berita ABNA, Keputusan ini diungkapkan oleh Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong dalam pertemuan bersama komunitas Muslim Melayu pada Sabtu (10/4/2021).
Channel News Asia, Minggu (11/4/2021) melaporkan, perubahan tersebut dibutuhkan karena sikap orang telah banyak berubah.
Penggunaan hijab di lingkungan sosial dan pekerjaan saat ini juga merupakan hal yang umum.
"Kita harus bersiap untuk membuat perubahan tersebut pada perawat, sebab sikap orang-orang telah berubah, di lingkungan sosial dan pekerjaan, hijab merupakan hal yang umum," kata Lee dilansir Detik.
Lee menjelaskan, sebenarnya Pemerintah Singapura telah membahas izin menggunakan hijab untuk para perawat sejak lama. Hanya saja, pihaknya membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya.
"Kami harus memastikan bahwa semua orang memahami penyesuaian ini. Ini bukan perubahan secara keseluruhan, kami ingin orang-orang menyadari batasan-batasannya. Kami juga harus memastikan bahwa warga Singapura, Muslim dan non-Muslim, siap untuk menerima langkah tersebut," jelasnya.
Oleh sebab prosesnya membutuhkan sedikit waktu, Lee mengatakan target untuk keputusan akhir dari langkah ini akan diambil pada akhir Agustus 2021 mendatang.
Pemerintah Singapura sedang berupaya terus menciptakan harmonisasi dengan keragaman etnis, sehingga setiap keputusan yang diambil harus dipikirkan secara matang dan dijalankan bertahap.
Perdebatan seputar hijab bukanlah hal baru di Singapura. Sebelumnya, pada 2013, Menteri Urusan Muslim Yaacob Ibrahim mengatakan mengenakan jilbab di tempat kerja akan "sangat bermasalah" untuk beberapa profesi yang membutuhkan seragam.
Tahun berikutnya, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengatakan masalah jilbab adalah tentang "masyarakat seperti apa yang ingin kami bangun di Singapura".
Jilbab telah menjadi masalah yang memecah belah umat Islam di seluruh dunia. Banyak wanita Muslim menutupi kepala mereka di depan umum sebagai tanda kesopanan, meskipun yang lain melihatnya sebagai tanda penindasan wanita.
Tapi aktivis hak perempuan di Singapura mengatakan mereka ingin perempuan Muslim memiliki kebebasan memilih. Pembatasan semacam itu telah menghambat prospek pekerjaan perempuan, terutama ketika pandemi telah mendorong Singapura ke dalam resesi dan banyak perusahaan terpaksa gulung tikar.(PH)
342/