Menurut Kantor Berita ABNA, Embargo vaksin itu, kata dia, merupakan salah satu faktor eksternal yang berpotensi menghambat laju vaksinasi nasional.
“Lonjakan ini terjadi akibat mobilitas agresif di negara-negara tersebut. Kalau negara-negara produsen vaksin melakukan embargo, tentu bisa mengganggu kedatangan vaksin untuk beberapa bulan ke depan,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/3/2021). Sebagaimana hasil pantauan Parstodayid dari Kompas, Selasa (30/03/2021).
Oleh karena itu, Budi meminta pemerintah Indonesia untuk lebih cermat dan hati-hati dalam mengatur pemberian vaksin. Ini penting untuk mencegah kekosongan vaksin nasional.
Sebenarnya, manajamen PT Bio Farma (Persero) menyatakan 329,5 juta vaksin COVID-19 telah diamankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun, jumlah itu masih di bawah target untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan, Indonesia butuh 426 juta vaksin untuk mencapai herd immunity.
"Untuk 2021 kita sudah mengamankan sebagian besar kebutuhan vaksinasi, kebutuhan vaksinasi untuk bisa mencapai 70% herd immunity itu total 426 juta dosis," katanya, Senin (29/3/2021).
Selain itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, pemerintah terus mengupayakan pengadaan vaksin Covid-19 untuk menjamin ketersediaan stok.
Terkait hal tersebut, saat ini Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Kesehatan masih menempuh berbagai upaya diplomasi dengan negara produsen vaksin.
Hal ini Wiku sampaikan merespons Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyebut bahwa Indonesia berpotensi kehabisan persediaan vaksin pada April 2021.
"Sebagaimana upaya yang akan diusahakan oleh Kemenlu dan Kemenkes untuk menjami stoknya masih tersedia untuk mencegah vaksinasi tidak berhenti melalui diplomasi antar negara yang baik," kata Wiku, Selasa (30/3/2021).
Kenyataan ini juga membuat anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari meminta kepada pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin COVID-19, sehingga tidak mengganggu program vaksinasi yang sedang dilakukan.
"Pemerintah perlu melakukan lobi dan negosiasi ke negara-negara produsen vaksin, agar embargo ke Indonesia dicabut," kata Lucy melalui siaran pers yang dilansir Antaranews, di Jakarta, Senin.
Lucy mengatakan embargo yang dilakukan negara-negara produsen vaksin dapat menyebabkan kebutuhan 15 juta dosis vaksin per bulan untuk vaksinasi COVID-19 tidak terpenuhi.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan segala upaya agar keperluan 15 juta dosis vaksin COVID-19 setiap bulan dapat terpenuhi. Menurut Lucy, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri harus satu visi dalam melakukan lobi dan negosiasi.
Sementara itu, pemerintah Jepang dan Indonesia akan bekerja sama untuk memulihkan ekonomi yang merosot akibat krisis COVID-19, salah satunya dengan mendukung rantai pasokan (supply chain) yang bertingkat.
Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Tokyo, Senin (29/3), Menteri Luar Negeri Motegi Toshimitsu menyatakan bahwa Jepang sudah memberikan bantuan kepada perusahaan Jepang untuk memperbanyak basis produksinya.
Motegi juga menyampaikan keinginannya untuk tetap berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, sebuah rencana yang disambut baik oleh Menlu Retno.
Selain itu, seperti disampaikan melalui keterangan tertulis Kedubes Jepang di Jakarta, Selasa, Menlu Motegi menyampaikan rencana bantuan Jepang yang baru untuk pengadaan rantai dingin (cold chain) senilai 400 juta yen (sekitar Rp52,6 miliar) bagi Indonesia untuk penanganan wabah COVID-19.
“Selain itu, kedua menlu sepakat tentang perlunya vaksin untuk disebarkan ke seluruh dunia secara adil guna mengakhiri wabah COVID-19 dan untuk itu, melanjutkan kerja sama internasional sangatlah penting,” demikian keterangan pemerintah Jepang.(Antaranews/Kompas/Detik)
342/