Menurut Kantor Berita ABNA, Sebelumnya, Juru Bicara Gerakan Ansarullah Mohammad Abdul Salam mentweet, "14 kapal tanker minyak Yaman telah ditahan di Laut Merah selama lebih dari setahun oleh koalisi agresor Saudi."
Seruan Guterres untuk diakhirinya blokade laut Yaman dan untuk mengizinkan kapal pengangkut bahan bakar berlabuh dan menurunkan muatan mereka di pelabuhan al-Hudaidah adalah reaksi atas kelanjutan kebijakan tidak manusiawi koalisi Saudi dalam memblokade laut dan udara Yaman selama beberapa tahun terakhir.
Pada Maret 2015, Arab Saudi, bersama Uni Emirat Arab dan dengan bantuan dan lampu hijau dari pemerintahan Obama, melancarkan serangan menyeluruh terhadap orang-orang tertindas di Yaman, negara Arab termiskin.
Baca juga: Kejahatan Saudi terhadap Anak-anak Yaman Berlanjut
Alasan serangan itu adalah untuk mengembalikan Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi yang telah mengundurkan diri ke tampuk kekuasaan, tetapi sebenarnya alasan utama adalah perluasan pengaruh dan kendali atas sumber daya Yaman.
Badan-badan PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa warga Yaman menghadapi kelaparan dan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada abad terakhir ketika serangan oleh koalisi agresor Saudi terus berlanjut.
Guterres sendiri juga memperingatkan bahwa rakyat Yaman menghadapi krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk kemungkinan krisis kelaparan yang meluas.
Menurut laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 16 juta orang Yaman, atau hampir setengah dari populasi negara yang berjumlah 29 juta jiwa itu, menghadapi risiko kekeringan dan kelaparan yang meningkat tahun ini. Menurut laporan itu, sekitar 50.000 warga Yaman saat ini sekarat karena kelaparan, dan 400.000 anak di bawah usia lima tahun akan meninggal karena kekurangan gizi akut jika situasi terus berlanjut.
Namun, meskipun serangan udara dan darat terus menerus serta blokade laut Yaman, koalisi Saudi telah mengalami kegagalan besar dalam perang 7 tahun. Riyadh sekarang telah menyerukan gencatan senjata, mengingat serangan pesawat tak berawak dan rudal perlawanan Yaman terhadap instalasi minyak dan militer Saudi, serta perubahan kebijakan AS terhadap perang Yaman dengan kedatangan Joe Biden.
Pada Senin ((22/03/2021) malam, Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al Saud mengumumkan inisiatif Riyadh untuk gencatan senjata di Yaman, dengan mengatakan bahwa gencatan senjata akan dilaksanakan di bawah naungan PBB dan dengan persetujuan dari gerakan Ansarullah.
Guterres pun menyambut baik inisiatif Arab Saudi untuk mengakhiri konflik di Yaman. Jelas bahwa proposal tidak benar-benar untuk gencatan senjata, tapi lebih dari sekedar upaya untuk mengeluarkan rezim Saudi dari kebuntuan saat ini dalam perang Yaman.
Baca juga: Ansarullah: Saudi Tidak Serius Hentikan Perang di Yaman
"Kami menanti pengumuman gencatan senjata dan pembubaran blokade oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat, dan bukan untuk pengumuman 'rencana inisiatif' di Riyadh," kata Mohammed Ali al-Houthi, anggota Dewan Tinggi Politik Ansarullah Yaman menulis di Twitter sebagai tanggapan atas rencana Saudi.
"Pemerintah Saudi sangat membutuhkan diakhirinya perang di Yaman, tetapi untuk beberapa alasan mereka takut berakhirnya perang dalam situasi saat ini," kata Charles Abi Nader, seorang pakar militer.
Masalah penting adalah Arab Saudi dan UEA tidak mampu memulai dan melanjutkan perang represif mereka terhadap Yaman tanpa dukungan dan bantuan penuh dari Barat dalam hal logistik, intelijen dan persenjataan. Sekarang, situasi di medan perang, termasuk di provinsi Marib, menguntungkan militer dan komite rakyat Yaman, Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menyerukan diakhirinya perang dan gencatan senjata.
Namun masalah penting saat ini bukanlah gencatan senjata yang diklaim oleh Saudi, tetapi akhir dari blokade yang tidak manusiawi di Yaman oleh koalisi Saudi.
342/