Menurut Kantor Berita ABNA, Lebih dari empat bulan berlalu dari gerakan sejumlah negara Arab kawasan untuk menjalin hubungan dengan Israel. Sementara itu, sejumlah media Zionis merilis berita mengenai keputusan negara baru termasuk negara-negara Islam non Arab seperti Indonesia dan Pakistan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Koran Jerusalem Post mengutip sumber diplomatik menulis, "Mungkin Pakistan dan Indonesia menjadi pemerintahan berikutnya dalam beberapa pekan mendatang yang akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel."
Sejalan dengan upaya tersebut, Kantor Berita Sputnik juga melaporkan bahwa Amerika Serikat berjanji memberi bantuan finansial miliaran dolar kepada Indonesia dengan harapan mampu membujuk pemerintah Jakarta menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv.
Sementara itu, Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dan juga ketua Asosiasi Perwakilan Pendukung Quds mengatakan, Israel memberi tekanan besar kepada Jakarta untuk menormalisasi hubungan dengan rezim ini. Bersamaan dengan represi tersebut, pemerintah Amerika juga mengusulkan bantuan dua miliar dolar untuk pemulihan kondisi ekonomi Indonesia dengan imbalan normalisasi hubungan dengan rezim Zionis.
Lebih lanjut Fadli Zon menambahkan, Israel rezim penjajah yang menduduki tanah bangsa Palestina dan normalisasi hubungan dengan rezim ini bertentangan dengan undang-undang dasar Indonesia.
Isyarat Fadli Zon terkait suap pemerintah Amerika untuk normalisasi hubungan dengan Zionis terjadi ketika televisi Bloomberg mengungkapkan bahwa pemerintah Donald Trump berjanji kepada Indonesia jika Jakarta menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv, maka negara ini dapat memanfaatkan investasi beberapa miliar dolar.
Namun kegaduhan media petinggi Amerika Serikat dan Israel untuk menekan pemerintah Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar terjadi ketika menurut keyakinan banyak pengamat, pemerintah Jakarta tidak akan tunduk pada tekanan ini.
Sekaitan dengan ini, Faizal Assegaf, pengamat politik Indonesia terkait upaya terbaru mengatakan, menurut pandangan Indonesia isu Palestina merupakan ketentuan konstitusi Kami bahwa segala bentuk penjajahan di dunia harus diakhiri, karena ini melanggar prinsip Hak Asasi Manusia dan keadilan serta bangsa Palestina harus merdeka.
Analisa seperti ini dan di kondisi yang sejalan dengan upaya upaya Amerika dan Israel untuk menormalisasi hubungan dengan Indonesia, Kemenlu RI menepis berita bahwa Jakarta berencana menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv.
Jubir Kemenlu Indonesia mengatakan, presiden, menlu dan parlemen negara ini secara transparan menolak normalisasi hubungan dengan Israel dan tidak mungkin Jakarta menormalisasi hubungan dengan rezim penjajah ini.
Penolakan atas upaya petinggi Amerika dan Zionis tidak terbatas pada petinggi Jakarta saja, pejabat Pakistan juga seperti petinggi Indonesia menunjukkan sikap serupa. Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan dan Kementerian Luar Negeri negara ini selama beberapa bulan terakhir berulang kali menekankan sikap anti Zionisnya dan seraya mengingatkan ideologi Mohammad Ali Jinah, bapak pendiri Pakistan yang menyebut ilegal Israel serta penekanan untuk membela Palestina, menjanjikan bahwa tidak ada tempat di Islamabad untuk mengakui secara resmi Israel.
Harus dikatakan bahwa empat bulan berlalu dari gerakan sejumlah negara Arab kawasan untuk menjalin hubungan resmi dengan Israel, selama kurun waktu tersebut media-media AS dan Israel dengan menebar kebohongan berupaya keras membesar-besarkan isu normalisasi hubungan sejumlah negara-negara kepulauan di kawasan dengan Tel Aviv.
Yang pasti adalah gerakan kompromi selama beberapa bulan terakhir resmi dimulai dengan poros Trump dan Benjamin Netanyahu, padahal Trump sendiri tidak bertahan lama di Gedung Putih dan Netanyahu sendiri menghadapi krisis politik di bumi Palestina pendudukan.
Kini yang tinggal adalah bagaimana tanggapan pemerintah negara-negara yang mengkhianati cita-cita Quds dengan tali busuk kedua orang ini, kepada rakyat Palestina dan bangsa-bangsa di kawasan itu?
342/