Presiden Prancis Emmanuel Macron,dalam pidatonya kepada para duta besar negaranya menyinggung percepatan program nuklir Iran dan klaim Iran dan dukungan Tehran dalam perang Rusia melawan Ukraina, dengan menyebut Iran sebagai tantangan strategis dan keamanan utama di Asia Barat bagi Eropa dan Amerika Serikat.
Menurut Parstoday, Esmail Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, "Alih-alih mengutuk rezim genosida dan apartheid yang para pemimpinnya dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional, Presiden Prancis justru menuduh negara yang selalu menyuarakan perdamaian dan penghormatan terhadap asas hukum bersifat internasional,".
Baghaei menambahkan, "Ancaman langsung dan nyata bagi perdamaian dan stabilitas regional adalah rezim pendudukan Israel, yang, dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, termasuk Prancis terus melanjutkan pendudukan dan genosida di Palestina yang didudukinya, dan memperluas agresi militer dan ekspansionisme ke berbagai negara di kawasan".
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran juga menolak klaim Presiden Prancis tentang program nuklir Iran, dengan menekankan, "Aktivitas nuklir damai Iran berada dalam kerangka hukum internasional dan di bawah pengawasan ketat dan berkelanjutan dari Badan Tenaga Atom Internasional, dan membuat klaim yang tidak benar dengan cara apa pun jelas melanggar hukum internasional.
Baghaei mengungkapkan, "Pemerintah Prancis sendiri telah menolak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan JCPOA dan, di sisi lain, telah memainkan peran utama dalam perolehan senjata nuklir dan pemusnah massal oleh rezim yang melakukan genosida, jelas merupakan hal yang proyektif dan menipu".
Mengingat posisi Republik Islam Iran yang konsisten dan berprinsip pada perlunya penyelesaian damai konflik Ukraina, Baghaei menolak klaim berulang tentang intervensi Iran dalam konflik ini, dengan menekankan, "Pernyataan yang tidak bertanggung jawab tersebut dipandang sebagai distorsi fakta dan upaya untuk menyembunyikan peran destruktif dari para aktor utama penyebab krisis dalam konflik di dunia".
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan keterkejutan dan penyesalannya atas kekhawatiran Presiden Prancis tentang interaksi Iran dengan negara-negara Afrika, dengan mengatakan, "Negara-negara yang memiliki sejarah kolonialisme kekerasan di Afrika tidak dapat menentukan nasib negara-negara Afrika yang merdeka dan negara-negara lain dengan mentalitas yang sama. "
Baghaei menjelaskan,“Hubungan Republik Islam Iran dengan negara-negara Afrika didasarkan pada rasa saling menghormati dan penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan kemerdekaan politik masing-masing negara Afrika dan didasarkan pada 'prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hubungan persahabatan dan kerja sama antarnegara berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.Tujuannya adalah untuk mencapai manfaat bersama".
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran meminta Prancis untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya yang tidak konstruktif terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Barat.(PH)