Rafael Grossi langsung menambahkan, "Tapi kami tidak memiliki informasi dan bukti yang menunjukkan Iran saat ini tengah menjalankan program nuklir militer."
Pengakuan dirjen IAEA terkait tidak adanya penyimpangan di program nuklir damai Iran ke arah militer dirilis ketika Barat memilih pendekatan represif terhadap Tehran melalui organisasi ini dan langkah serta sikap Grossi menambah motivasi mereka di bidang ini.
Di antara resolusi usulan AS dan troika Eropa sebagai kelanjutan pendekatan represi maksimum dan tudingan terhadap Republik Islam Iran terkait isu-isu yang diklaim mengenai safeguard serta diajukan ke Dewan Gubernur IAEA, telah diratifikasi pada Kamis 17 November lalu.
Dewan Gubernur IAEADalam resolusi ini, yang ditentang oleh Cina dan Rusia, para penyusun resulusi ini menuntut kerja sama Iran dengan IAEA dengan mengulangi klaim palsu tentang penemuan bahan nuklir di tiga lokasi yang tidak diumumkan di Iran. Barat menuduh Iran memiliki program nuklir militer selama bertahun-tahun, tanpa memberikan bukti apa pun kepada Iran, dan mereka telah mengambil langkah-langkah politik dan sanksi yang ekstensif terhadap Iran dengan dalih ini.
Di antaranya adalah Jubir Gedung Putih, Karine Jean-Pierre pada Agustus 2022 mengklaim, "Presiden Biden telah mengkonfirmasi bahwa dia ingin mencegah Iran menggapai senjata nuklir." Tuduhan ini telah dibuat sementara Republik Islam Iran telah berulang kali mengumumkan bahwa tidak hanya tidak memiliki rencana untuk membangun senjata nuklir, tetapi bahkan tidak bergerak ke arah itu.
Faktanya, bertentangan dengan tuduhan tak berdasar dari Barat mengenai upaya Tehran untuk memperoleh senjata nuklir, Iran telah mampu menggunakan teknologi nuklir damai untuk sebagian besar di berbagai bidang, termasuk produksi listrik, kedokteran, pertanian dan bidang lainnya. Terutama mengingat perspektif kebutuhan listrik Iran, pembangkit listrik oleh pembangkit listrik tenaga nuklir menjadi pertimbangan.
Pezhman Shirmardi, deputi Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) mengatakan, Iran di produksi peralatan di bidang teknologi nuklir mencapai swasembada. Pencapaian AEOI merupakan kartu truf bagi tim juru runding. Ketakutan lebih besar pihak juru runding Barat adalah ilmu dan teknologi lokal yang ada di Iran.
Masalah yang selalu dikhawatirkan oleh Amerika dan sekutu Eropanya serta rezim Zionis adalah meningkatnya pengembangan kemampuan nuklir damai Iran. Status sipil program nuklir Iran telah dikonfirmasi berkali-kali selama banyak laporan dari IAEA. Namun yang menimbulkan dugaan kekhawatiran AS dan mitranya adalah tindakan Iran setelah penarikan AS dari JCPOA.
Meskipun, dalam kerangka perjanjian nuklir JCPOA, Iran telah berjanji untuk sepenuhnya mengimplementasikan komitmen nuklirnya dan membatasi aktivitas, bahan, dan fasilitas nuklirnya selama beberapa tahun, tetapi selama masa kepresidenan Donald Trump pada Mei 2018, Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian JCPOA dan menerapkan sanksi paling keras terhadap Tehran dalam koridor pendekatan represi maksimum.
Di sisi lain, karena seringnya ingkar janji oleh anggota kelompok 4+1 Eropa dalam memenuhi komitmennya, Tehran pertama-tama mengurangi komitmen nuklirnya dalam lima langkah dan kemudian sejalan dengan implementasi resolusi parlemen, Iran mengambil langkah baru ke arah pengembangan nuklir di luar perjanjian JCPOA.
Di antara langkah yang dimabil Iran dalam konteks ini adalah pengayaan uranium 20 persen dan kemudian pengayaan 60 persen, pasokan logam uranium dan perluasan fasilitas dan peralatan nuklir, yang sangat mengkhawatirkan Washington dan sekutu regionalnya, terutama rezim Zionis. Penurunan tingkat kerjasama dengan lembaga tersebut dalam rangka penangguhan pelaksanaan protokol tambahan juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan resolusi parlemen dan sebagai respon atas tidak dilaksanakannya janji Eropa.
Sementara itu, Iran selama proses perundingan pencabutan sanksi di Wina dan saat ini, telah berulang kali menyatakan bahwa jika syaratnya dipenuhi, termasuk pencabutan sanksi dan kembalinya AS ke JCPOA, maka Tehran siap menjalankan kembali secara penuh komitmen JCPOAnya. (MF)
342/