Kondisi politik-ekonomi Myanmar setelah tergulingnya pemerintahan Aung San Suu Kyu pada 1 Februari 2021 dan berkuasanya junta militer terus memburuk.
Seperti dilaporkan MNA, Nada al-Nashif, deputi Komisaris Tinggi HAM PBB Senin (26/9/2022) di sidang ke-51 Dewan HAM PBB menyatakan bahwa sejak kudeta di Myanmar pada Februari 2021 hingga kini, lebih dari satu juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan lebih dari 45 ribu orang berlindung ke negara-negara tetangga.
Seraya menjelaskan bahwa militer Myanmar sejak kudeta terus melanjutkan kekerasan terhadap warga sipil, Nada menyatakan bahwa 2.316 warga sipil termasuk 118 anak-anak tewas akibat serangan militer, 15.606 orang ditangkap dan 12.464 orang masih mendekam di penjara.
Sekaitan dengan ini, PBB dan organisasi internasional pembela HAM lainnya menyebtu kekerasan terhadap Muslim Rohingya sebagai genosida dan pembersihan etnis.
Menurut data UNHCR, jumlah Muslim Rohingya yang melarikan diri dari kezaliman di Myanmar setelah Agustus 2017 dan berlindung ke Bangladesh mencapai 936.733 orang.
Masih menurut PBB, 52 persen populasi di 34 kamp pengungsi di Bangladesh adalah anak-anak dan 48 persennya adalah orang dewasa dan manula warga Rohingya.
Menurut PBB, 92.000 Muslim Rohingya mengungsi ke Thailand dan 21 ribu lainnya melarikan diri. Sejumlah pengungsi Rohingya juga berlindung ke Indonesia, Nepal dan Malaysia. (MF)
342/