Myanmar sejak awal kudeta di negara ini oleh militer, terus dilanda kerusuhan seiring dengan meluasnya konflik dan penumpasan demonstran damai di berbagai kota negara ini. Militer Myanmar menyebut alasan kudetanya adalah adanya kecurangan di pemilu pada November 2020 lalu. Meski tim pemantau menyatakan tidak memiliki bukti adanya kecurangan besar-besaran di pemilu Myanmar.
Seperti dilaporkan Sputnik, Min Aung Hlaing di sela-sela forum ekonomi timur di Rusia mengatakan, pembangunan pangkalan militer Rusia di Myanmar tidak mungkin, karena konstitusi negara ini melarang hal seperti ini.
Ia menambahkan, pasal pertama butir 42 B konstitusi Myanmar menyebutkan, tidak ada pasukan asing yang diijinkan ditempatkan di wilayah negara ini.
Tapi pemimpin junta militer Myanmar ini menandaskan, tapi Rusia sahabat kami, dan kami dapat menemukan peluang lain untuk kerja sama termasuk di bidang pertahanan. (MF)
342/