Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA ,Pada 22 Juli 2021, Kementerian Luar Negeri Zionis Israel mengumumkan bahwa Aleligne Admasu, Duta Besar Zionis Israel untuk Ethiopia, telah menyerahkan kredensialnya sebagai anggota peninjau Uni Afrika.
Tujuh negara Uni Afrika memprotes keputusan Uni Afrika untuk memberikan posisi peninjau kepada rezim Zionis, dan posisi ini ternyata didukung juga oleh Liga Arab.
Kelompok-kelompok Palestina telah meminta negara-negara yang berpartisipasi dalam KTT Uni Afrika untuk membatalkan keanggotaan peninjau rezim Zionis di Uni Afrika.
Hamas, misalnya, mengeluarkan pernyataan yang menyerukan penentangan terhadap keanggotaan rezim Zionis di Uni Afrika, dan menyebut keanggotaan rezim ini, bahkan sebagai anggota peninjau, termasuk pelanggaran yang jelas terhadap Piagam Hak Asasi Manusia Uni Afrika, prinsip-prinsip serta nilai-nilainya, yang menekankan perang melawan rasisme, dan keharusan mengakhiri kolonialisme serta realisasi hak untuk menentukan nasib sendiri bangsa-bangsa.
Baca juga: Aljazair Mengecam Uni Afrika karena Memberikan Status Peninjau Israel
Pengumuman diterimanya keanggotaan rezim Zionis pada Juli 2021 dilakukan tanpa pemungutan suara di Uni Afrika. Keputusan itu diambil oleh Moussa Faki Mahamat, Ketua Komisi Uni Afrika, yang memancing reaksi keras dari banyak negara anggota Uni Afrika.
“Pemberian keanggotaan peninjau kepada rezim Zionis di Uni Afrika adalah keputusan buruk Moussa Faki Mahamat, yang diambil tanpa konsultasi dengan anggota Uni Afrika, termasuk Aljazair dan keputusan ini tidak boleh diambil,” kata Menteri Luar Negeri Aljazair Ramtane Lamamra.
Empat belas negara Afrika, termasuk Aljazair, Afrika Selatan, Tunisia, Eritrea, Senegal, Tanzania, Niger, Kepulauan Komoro, Gabon, Nigeria, Zimbabwe, Liberia, Seychelles dan Niger, mengambil sikap menentang masalah ini.
Televisi al-Mayadeen melaporkan dari tempat penyelenggaraan KTT Uni Afrika, yang dimulai pada hari Sabtu (05/02/2022) di ibu kota Ethiopia Addis Ababa, bahwa Uni Afrika telah menangguhkan status peninjau Zionis Israel. Sekaitan dengan hal ini, telah dibentuk sebuah komite yang terdiri dari para pemimpin 7 negara Uni Afrika, termasuk Aljazair.
Sebelumnya, Namibia menyatakan penentangannya terhadap keanggotaan rezim Zionis di Uni Afrika dan menekankan bahwa keputusan untuk memberikan keanggotaan Tel Aviv di Uni Afrika bertentangan dengan tujuan dan prinsip Uni Afrika.
Pengumuman satu sikap negara-negara ini terhadap keanggotaan peninjau rezim Israel di Uni Afrika menunjukkan adanya atmosfer dan pendekatan anti-Zionis yang kuat di Afrika meskipun Tel Aviv berupaya secara ekstensif untuk mempengaruhi negara-negara Afrika dengan menjalin hubungan atau normalisasi hubungan dengan negara-negara tersebut. seperti Sudan, dan Maroko serta kehadirannya di lembaga-lembaga Afrika, khususnya Uni Afrika.
Setelah itu, negara-negara Uni Afrika telah berulang kali mengumumkan penentangan mereka terhadap keanggotaan peninjau rezim Zionis, yang akhirnya ditangguhkan pada hari Sabtu, 5 Februari, di pertemuan puncak Uni Afrika.
Selama beberapa dekade, rezim Zionis telah berusaha untuk keluar dari isolasi regional, serta mengakses sumber daya, fasilitas, dan aset negara-negara Afrika serta menemukan pijakan di Benua Afrika.
Baca juga: Aljazair Ingin Akhiri Kehadiran Israel di Uni Afrika
Menjelang berakhirnya masa kepresidenan mantan Presiden AS Donald Trump, yang mengambil langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mendukung Tel Aviv, Washington memaksa normalisasi hubungan dengan Tel Aviv dengan memberikan berbagai janji kepada Sudan dan Maroko.
Setelah itu, Israel, yang percaya bahwa jalannya terbuka untuk kehadiran dan pengaruhnya di Afrika, menjadi anggota peninjau Uni Afrika dengan mengerahkan banyak pengaruh.
Namun, hal ini ditentang oleh satu front namun luas yang dipimpin Aljazair dari negara-negara Afrika, yang menuntut penghapusan keanggotaan peninjau rezim Zionis di lembaga Afrika terbesar, Uni Afrika, dan akhirnya menangguhkan keanggotaan Zionis di Uni Afrika.
342/