Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan negaranya tidak memiliki hubungan apa pun dengan NATO.

“Kami tidak akan mundur. Kami melanjutkan proses di Suriah... Kami akan melakukan apa pun yang diperlukan di Idlib. Kami akan membalas dengan semua senjata berat kami. Kami tidak akan membiarkan situasi seperti itu.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia menyinggung beberapa keputusan pemerintah baru Afghanistan dan mengatakan, pejabat Taliban tengah berusaha memulihkan taraf hidup masyarakat.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan bahwa negaranya akan mengerahkan persenjataan berat di Suriah untuk menyerang tentara negara Arab itu jika diperlukan.

Ketua Komite Keamanan Nasional Kirgistan, Kamchybek Tashiev mengatakan negara ini akan membeli drone dari Turki dan Rusia.

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan, NATO memperkuat infrastruktur militernya di dekat perbatasan Rusia-Belarus sehingga situasi politik-militer tetap memanas.

Pasukan FBI menyerbu rumah miliarder Rusia Oleg Deripaska di Washington baru-baru ini.

Angkatan Laut Cina dan Rusia berhasil menggelar latihan militer bersama di perairan internasional Laut Jepang.

Tim instruktur Israel melatih para petani Republik Azerbaijan untuk menerbangkan drone.

Menteri Luar Negeri Turki menyatakan negaranya secara resmi menolak mengakui pemerintahan Taliban dalam situasi saat ini.

Lebih dari 20 bulan setelah perjanjian Brexit mulai berlaku, perbedaan antara Uni Eropa dan Inggris semakin melebar, karena berbagai masalah, termasuk Irlandia Utara dan imigran.

Pemerintah Republik Azerbaijan, hari ini dikabarkan telah membebaskan dua sopir truk asal Republik Islam Iran.

Uni Eropa akan memberikan jawaban tegas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Polandia dan meminta Warsawa untuk mematuhi aturan organisasi. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell mengulangi keprihatinan Komisi Eropa tentang putusan yang dibuat oleh Polandia pekan lalu, tetapi ia tidak menyinggung langkah apa yang bakal diambil. Mahkamah Konstitusi Polandia memutuskan bahwa bagian dari undang-undang Uni Eropa tidak sesuai dengan konstitusi negara dan merusak prinsip utama integrasi Eropa. Mahkamah menegaskan undang-undang Polandia harus diutamakan dari aturan Uni Eropa. "Ini harus diperjelas. Anda adalah anggota organisasi, Anda harus mematuhi aturan organisasi, dan aturan organisasi yang paling penting adalah bahwa hukum Eropa berada di atas hukum nasional,” tegas Borrell seperti dilaporkan IRIB. Dia menandaskan negara-negara anggota harus menerima keutamaan hukum Uni Eropa. Jika tidak, blok tersebut tidak dapat bekerja sebagai serikat. Putusan Mahkamah Konstitusi mengikuti perselisihan berkepanjangan, di mana Polandia dituduh oleh banyak negara anggota Uni Eropa lainnya membatasi independensi media dan pengadilan. Meskipun ketegangan meningkat, Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengatakan Warsawa tidak berniat meninggalkan Uni Eropa. (RM)

Sikap Uni Eropa yang mengekor kebijakan Amerika Serikat memicu pertanyaan mengenai independensinya sebagai pemain penting di arena internasional.

Majalah Amerika Serikat, The National Interest menulis, perahu-perahu terbang Bavar-2 bersama perahu cepat Iran, mampu melindungi zona laut negara ini di Selat Hormuz, dan Teluk Persia.