Presiden Amerika Serikat Joe Biden, menganggap penandatanganan kesepakatan kemitraan strategis Iran dan Cina sebagai mengkhawatirkan.

Amerika Serikat pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 mengecam sanksi Cina yang dijatuhkan terhadap dua warga AS, seorang warga Kanada dan Subkomisi Hak Asasi Manusia Internasional, Majelis Rendah Kanada (House of Commons).

Dinamika Amerika Serikat selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya mengenai Wapres AS meminta Kongres negaranya memperketat aturan kepemilikan senjata.

Juru bicara Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, memandang uji coba rudal balistik oleh Korea Utara sebagai ancaman terhadap kawasan dan masyarakat internasional.

Pada sidang ke-46 di Jenewa, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan kepada berbagai kekuatan untuk menghentikan sanksi sepihak. Lembaga ini juga mengecam keras penggunaan sanksi sebagai alat untuk memberikan tekanan politik dan ekonomi.

Senator AS dari kubu Demokrat mengatakan, mengingat AS yang pertama melanggar kesepakatan nuklir, maka negara ini dapat menjadi pihak pertama yang mengambil langkah dan pemerintah Biden tidak boleh malu dalam hal ini.

Deputi juru bicara Kementerian Luar Negeri AS dalam sebuah jumpa pers mengatakan, Washington menyeru pihak-pihak yang terlibat perang di Yaman untuk menerapkan gencatan senjata.

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan, Amerika Serikat (AS) dan Rusia dalam sejumlah isu dapat memiliki kerja sama dengan metode stabil dan dapat diprediksikan.

Seorang senator Amerika Serikat mengatakan penembakan wanita Asia di Atlanta bermotif rasial.

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat di akhir perundingan dua hari petinggi AS dan Cina di Negara Bagian Alaska, menyebut perundingan kedua pihak sulit dan jelas.

Pembawa acara Televisi Fox News saat merespon kondisi kesehatan Presiden AS Joe Biden mengatakan, Biden hanya "presiden atas nama" di negara ini.

Pendekatan dan kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terhadap Republik Islam Iran terkait perjanjian nuklir JCPOA tidak jauh berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh pendahulunya, Donald Trump.

Rusia menarik Duta Besarnya dari Washington untuk mengkaji hubungan bilateral dua negara di masa depan, setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin, "pembunuh".

Komandan Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Asia Barat, CENTCOM mengatakan, pemerintahan Presiden Joe Biden sedang mengevaluasi kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran, dan belum jelas apakah kebijakan ini akan dipertahankan atau diubah.

Presiden AS Donald Trump telah memberlakukan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran dalam sejarah sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum sejak menarik diri dari kesepakatan nuklir JCPOA pada Mei 2018. Tujuan pemerintahan Trump adalah untuk memaksa Tehran menerima tuntutan Washington, tapi kebijakan pemerintahan Trump terhadap Iran gagal total.