Pandangan Hukum Positif Iran Mengenai Transseksual

Pandangan Hukum Positif Iran Mengenai Transseksual

Di Iran tidak perlu ada persoalan, mereka yang telah melakukan operasi bedah pergantian jenis kelamin dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan negara, bagaimana cara mereka dimakamkan ketika wafat, sebab mereka dimakamkan dengan tata cara dari jenis kelamin yang mereka tentukan, bukan lagi dari jenis kelaminnya ketika dilahirkan.

Transseksual adalah orang yang menginditifikasinya dirinya sebagai pemilik jenis kelamin tertentu yang jenis kelamin itu berbeda dengan yang ditentukan atas dirinya pada saat lahir, dan dia memiliki keinginan untuk hidup dan diterima sebagaimana identifikasinya dirinya. Misalnya seseorang yang divonis berjenis kelamin laki-laki pada saat lahir, namun pada perkembangan selanjutnya, sifat dan karakternya lebih didominasi sifat-sifat feminim yang cenderung hanya dimiliki perempuan.

Menurut hukum positif Iran (yang disertai fatwa Imam Khomeini), orang transseksual dapat melakukan transisi gender. Pasca melakukan transisi gender, seseorang tidak lagi mengidentifikasi dirinya sebagai transseksual melainkan telah memilih salah satunya, sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Karena itu di Iran, tidak dikenal istilah waria (wanita-pria).Untuk melakukan proses transisi gender (pergantian jenis kelamin) diterapkan aturan yang sangat ketat dan melalui beberapa tahap.

Orang transseksual dibagi atas dua kelompok:

Pertama, kelompok yang secara fisik memiliki dua jenis kelamin. Pada kelompok ini, maka penentuan jenis kelamin menurut hukum Iran harus dilakukan, setelah sebelumnya dipastikan oleh medis, jenis kelamin yang lebih mendominasi.

Kedua, kelompok  yang mengidentifikasi dirinya sebagai pemilik jenis kelamin tertentu yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya secara fisik. Secara fisik laki-laki namun mengidentifikasi diri sebagai perempuan begitupun sebaliknya. Pra revolusi, Iran tidak memiliki hukum dan aturan khusus mengenai transisi gender. Aturan mengenai transisi gender baru diberlakukan pada tahun 1982, 3 tahun pasca berdirinya Republik Islam Iran setelah mendapat persetujuan dari para Fukaha Syiah.

Diantara tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk melakukan operasi pergantian jenis kelamin:

Pertama, dipastikan bahwa adanya kecenderungan transseksual pada diri seseorang dengan mendapat minimal pengakuan dari dua psikiater/psikolog.

Kedua, mengajukan permohonan berganti jenis kelamin kepengadilan.

Ketiga, memeriksakan diri ke lab kesehatan dan mendapat rekomendasi dari dokter dan pihak kementerian kesehatan untuk dilakukan operasi bedah pergantian jenis kelamin.

Keempat, setelah melakukan tahapan operasi secara sempurna, maka kementerian hukum dan peradilan akan mengeluarkan keterangan mengenai identitas baru (termasuk perubahan nama) si pemohon.

Menurut fukaha Syiah, untuk melakukan operasi pergantian jenis kelamin, setidaknya harus dipenuhi dua syarat berikut:

Pertama, sudah dipastikan seseorang mengidap transseksual tanpa sedikitpun keraguan. Namun jika masih diragukan, maka tidak dibolehkan mengganti jenis kelamin.

Kedua, operasi pergantian jenis kelamin harus dilakukan secara sempurna. Jika perempuan berganti jenis kelamin, maka secara utuh dia telah berubah menjadi laki-laki, begitupun laki-laki yang telah melakukan operasi penentuan ulang jenis kelamin, maka setelahnya ia harus utuh sebagai perempuan.Menurut ketentuan Iran, negara harus menanggung minimal separuh dari keseluruhan biaya operasi pergantian jenis kelamin, dan bagi yang tidak berkemampuan, bisa mengajukan permohonan untuk biaya operasi ditanggung sepenuhnya oleh negara.

Dengan ketentuan tegas ini, rakyat Iran tidak perlu berlarut-larut dalam masalah perlu tidaknya didirikan pesantren waria, hukum waria menjadi imam shalat jama’ah dan hal-hal lainnya yang sempat  menjadi kontroversial di Indonesia dengan keberadaan komunitas waria, sebab di Iran hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tidak juga perlu ada persoalan, mereka yang telah melakukan  operasi bedah pergantian jenis kelamin dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan negara, bagaimana cara mereka dimakamkan ketika wafat, sebab mereka dimakamkan dengan tata cara jenis kelamin yang mereka tentukan, bukan lagi dari jenis kelaminnya ketika dilahirkan. 

**

Ismail Amin

WNI sementara menetap di Iran

Sumber:

*Mahvesh Fathi, MH, Hamjensgeray dar Huquq_e Iran, Merkhane, 2014

*Mahdi Baqir Zadeh, Tagyir_e Jinsiyat az Didgah_e Huquq_e Iran, blogway.com.

*Al-Muhaqqiq al-Hilli, Syara’I al-Islam di Masail al-Halāl wa al-Harām, jld. 4.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*