Pajak Digital di Indonesia

Pajak Digital di Indonesia

Menjamurnya Startup di Indonesia akhir-akhir ini memberi tanda bahwa mulai beralihnya model bisnis menuju ke arah digital yang berfokus pada penggunaan teknologi.....

(ABNA24.com) Menjamurnya Startup di Indonesia akhir-akhir ini memberi tanda bahwa mulai beralihnya model bisnis menuju ke arah digital yang berfokus pada penggunaan teknologi. Rontoknya bisnis perusahaan retail multinasional di Indonesia seperti 7 Eleven, Lotus, dan Debenhams juga menunjukkan bahwa konsep bisnis tradisonal sudah mulai beralih ke konsep digital.

Digitalisasi ekonomi ini memberi dampak makro salah satunya pada daya beli masyarakat yang menurun karena perputaran ekonomi telah beralih ke Ekonomi Digital seperti belanja online, pembelian produk/jasa digital, dan lain sebagainya. Hal yang patut diwaspadai bagi semua pihak bahwa kecenderungan masyarakat khususnya generasi millenial untuk menggunakan gadget dalam membelanjakan uangnya memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengatur regulasi khususnya di sektor perpajakan.

Potensi Indonesia dengan penduduk mencapai 250 juta jiwa dan nilai PDB terbesar di Asia Tenggara menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk mengembangkan usahanya di Indonesia khususnya bagi perusahaan rintisan berbasis digital atau Startup.

Buktinya hingga saat ini Indonesia telah memiliki 4 startup dengan status "Unicorn" (valuasi lebih dari US$1 Miliar) di mana perusahaan-perusahaan tersebut belum genap berumur 10 tahun. Perkembangan yang pesat dari perusahaan Startup tersebut didukung oleh adanya bonus demografi dan infrastruktur komunikasi yang memadai di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan e-commerce sebenarnya cukup mudah untuk dideteksi dan dikejar ketaatannya karena seluruh transaksinya menggunakan elektronik.

Walaupun begitu, dia menuturkan ada beberapa persoalan yang perlu dicari jalan keluarnya, misalnya, perlakukan untuk pelaku usaha yang berada di luar negeri. Menkeu menyebutkan persoalan tersebut hingga kini menjadi bahan diskusi di pertemuan negara-negara kelompok G-20.

“Pemajakan dari bisnis digital bukan persoalan mendeteksinya. Perubahan revenue sharing itu sifatnya dinamis, karena itu kami akan melakukan formulasi agar kami bisa meresponsnya secara baik,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Poltak Maruli John Liberty Hutagaol mengatakan, pemajakan atas kegiatan ekonomi digital yang dilakukan perusahaan lintas negara menghadapi tantangan.

Sejauh ini belum ada kesepakatan global tentang norma dan standar pajak atas penghasilan dari transaksi ekonomi digital.

Menurut dia, tim perumus yang beranggotakan perwakilan 129 negara masih berunding.

“Isu menyangkut ekonomi digital sangat luas dan menyangkut persoalan tumpang tindih hak perpajakan antarnegara dan pemajakan secara adil, ” kata dia, Senin (8/7/2019). Sebagaimana dipantau Parstoday dari Kompas, Senin (08/07).

Meski demikian, setiap negara diperbolehkan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sembari menunggu konsensus global. Skema PPN dianggap lebih mudah dibandingkan pajak penghasilan (PPh) karena mengacu prinsip tempat tujuan (destination principle).

PPN dipungut di negara tempat jasa atau layanan digital dilakukan.

Menurut Poltak, skema PPN cocok diterapkan di Indonesia karena tidak harus mengubah undang-undang. Beberapa negara sudah memungut PPN atas kegiatan ekonomi digital, seperti Australia, Jepang, dan Singapura.

Indonesia sedang mempersiapkan teknis pelaksanaannya agar bisa berlaku dalam waktu dekat.




/129


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*