Mewaspadai Lonjakan COVID-19 di Luar Jawa-Bali

Mewaspadai Lonjakan COVID-19 di Luar Jawa-Bali

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan adanya pergeseran lonjakan COVID-19 dari Jawa-Bali ke provinsi lain di luar Jawa dan Bali. Jokowi meminta agar pergeseran ini direspons cepat.

Menurut Kantor Berita ABNA, "Respons cepat, karena kelihatannya ini terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa Bali menuju ke keluar Jawa-Bali," kata Jokowi dalam rapat yang disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (7/8/2021).

Presiden RI Joko Widodo meminta jajarannya, khususnya TNI dan Polri, untuk merespons cepat lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa dan Bali dalam rentang waktu dua minggu terakhir.

"Saya perintahkan kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam, Kapolda, dan Danrem, Dandim, Kapolres untuk betul-betul secara cepat merespons dari angka-angka saya sampaikan. Karena kecepatan itu ada di situ," kata Presiden sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu malam.

Presiden menyampaikan angka kasus positif di luar Jawa-Bali pada tanggal 25 Juli 2021 sebanyak 13.200 kasus atau 34 persen dari kasus baru nasional, kemudian per 1 Agustus 2021 naik menjadi 13.589 kasus atau 44 persen dari total kasus baru nasional, dan per 6 Agustus 2021 kembali naik menjadi 21.374 kasus atau 54 persen dari total kasus baru secara nasional.

Mewaspadai 6 Provinsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti 6 provinsi di luar Pulau Jawa yang mengalami kenaikan kasus positif COVID-19. Enam provinsi itu adalah Kalimantan Timur (Kaltim), Sumatera Utara (Sumut), Papua, Sumatera Barat (Sumbar), Riau, dan NTT

"Saya melihat ini angka-angka, hati-hati. Ini 5 provinsi yang tinggi di 5 Agustus Kaltim kasus aktif 22.529, Sumut 21.876, Papua 14.989, Sumbar 14.496, Riau 13.958, itu hari Kamis. Hati hati, hari Jumat kemarin, Sumut naik menjadi 22.892, Riau 14.993, Sumbar 14.712 ini juga naik. Yang turun saya lihat di 2 hari kemarin Kaltim dan Papua, tapi hati-hati ini selalu naik dan turun," papar Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM Level 4, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (7/8/2021)

"Dan yang perlu hati-hati NTT, NTT hati-hati, saya lihat dalam seminggu kemarin tanggal 1 Agustus masih 886 , 2 Agustus 410 kasus baru, 3 Agustus 608 kasus baru, tanggal 4 Agustus 530, tetapi lihat di tanggal 6 kemarin 3.598. Angka-angka seperti ini harus direspons secara cepat," tegas Jokowi

Tiga Hal yang Perlu Dilakukan

Untuk merespons situasi tersebut, ada tiga hal yang menurut Kepala Negara penting untuk segera dilakukan.

Pertama, membatasi mobilitas masyarakat.

"Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat harus direm. Yang pertama yang paling penting, ini Gubernur semua harus tahu, Pangdam, Kapolda, semua harus tahu. Artinya mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak dua minggu," jelasnya.

Kedua, Presiden meminta Panglima TNI untuk menggencarkan pengetesan dan penelusuran atau testing dan tracing sehingga mereka yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif bisa segera ditemukan dan dipisahkan sehingga kasus COVID-19 tidak menyebar luas.

"Respons secara cepat. Karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau ndak, orang yang punya kasus positif sudah ke mana-mana, menyebar ke mana-mana. Segera temukan. Yang kedua testing dan tracing, sekali lagi, segera temukan. Dites ketemu, di-tracing dia kontak dengan siapa, itu yang kedua," tegasnya.

Ketiga, Presiden menginstruksikan agar para pasien positif COVID-19 segera dibawa ke tempat isolasi terpusat (isoter). Terkait hal tersebut, Presiden meminta kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat di daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti gedung olah raga, balai, hingga sekolah.




Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*