Mengenai JCPOA, Biden Mengikuti Jejak Trump

Mengenai JCPOA, Biden Mengikuti Jejak Trump

Pendekatan dan kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terhadap Republik Islam Iran terkait perjanjian nuklir JCPOA tidak jauh berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh pendahulunya, Donald Trump.

Menurut Kantor Berita ABNA, Kebijakan pemerintahan Biden terhadap Iran saat ini adalah mengejar tujuan umum dan mendasar, yaitu untuk mendapatkan konsesi dari Republik Islam Iran melalui tekanan. Kebijakan seperti ini merupakan pendekatan yang dikejar oleh pemerintahan Trump selama empat tahun berkuasa, yang dikenal dengan kebijakan "tekanan maksimum", tetapi pada akhirnya mantan presiden AS ini gagal untuk mencapai tujuannya.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Mohammad Javad Zarif dalam wawancara dengan the Politico baru-baru ini, menyinggung kebijakan pemerintahan Biden tentang JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama).  Dia mengatakan, AS ingin mendapat keunggulan baru dengan menekan Iran.

Posisi dan pernyataan tim kebijakan luar negeri pemerintahan Biden membuktikan bahwa orang-orang Demokrat, dengan kedok "Soft diplomacy", telah mengambil pendekatan yang sama dengan pemerintahan Trump.

Mereka berbicara tentang upaya untuk membuka pintu diplomasi dengan Iran dan menekankan pada penguatan JCPOA, namun pada saat yang sama, mereka masih melanjutkan tekanan maksimum, sanksi dan ancaman, yang merupakan kebijakan pemerintahan Trump selama empat tahun berkuasa di Gedung Putih.

Daniel R. DePetris, pakar senior urusan internasional, dalam majalah berita mingguan Amerika Newsweek menulis, kebijakan luar negeri Biden serupa dengan kebijakan luar negeri Trump. Pada beberapa masalah, seperti Iran, dan lambatnya diplomasi pemerintahan Biden, telah membuat banyak orang frustrasi, bahkan kesamaan antara Biden dan Trump sejauh ini melebihi perbedaan di antara keduanya.

Kebijakan "tekanan maksimum" pemerintahan Trump tidak membawa hasil yang diinginkan AS disebabkan perlawanan strategis dan dinamis Iran. Kebijakan yang diambil pemerintah Iran juga menunjukkan bahwa negara ini tidak akan mundur sejengkalpun untuk mempertahankan prinsip-prinsipnya dan mengamankan kepentingan nasionalnya.

Semua tindakan Iran untuk mengurangi kewajibannya dalam JCPOA merupakan respon wajar dan legal untuk merespon pelanggaran AS terhadap perjanjian nuklir tersebut. Langkah Iran itu juga untuk menanggapi kelambanan Eropa dalam memenuhi kewajibannya dalam JCPOA.

Iran memiliki satu syarat utama dan pasti untuk berhenti mengurangi kewajibannya dalam JCPOA, dan syarat itu adalah pencabutan sanksi. Jika syarat ini telah dipenuhi dan Iran juga telah memverifikasinya, maka Tehran akan kembali melakukan kewajiban penuh dalam JCPOA.

Republik Islam Iran selalu melakukan pendekatan rasional terhadap Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan bekerja sama dengan baik dengan badan nuklir dunia ini. Kebuntuan untuk memulihkan kembali JCPOA saat ini bukan karena kebijakan Iran, namun karena perilaku dan pendekatan kontradiktif AS dan Eropa.

Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran Ali Shamkhani mengatakan, jika AS tidak mengambil tindakan efektif untuk mencabut sanksi, maka tidak akan terjadi apa-apa dalam JCPOA. Dia menegaskan bahwa kebuntuan saat ini bukanlah taktis dan internal, tetapi terkait dengan strategi tipu daya Barat.

Yang pasti, kebijakan Iran terkait JCPOA sangat jelas dan tegas. Negara ini telah menunjukkan niat baiknya. Kesepakatan tiga bulan dengan IAEA telah membuktikan klaim Iran tesebut. AS dan Eropa harus menggunakan kesempatan emas diplomasi ini untuk memenuhi kewajiban mereka tanpa prasyarat. (RA)

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*