Kontroversi Sistem Zonasi Sekolah

Kontroversi Sistem Zonasi Sekolah

Memasuki tahun ketiga penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru masih menuai kritik sejumlah orang tua di beberapa daerah.

(ABNA24.com) Memasuki tahun ketiga penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru masih menuai kritik sejumlah orang tua di beberapa daerah.

Kebijakan ini mereka nilai tidak adil terhadap siswa, khususnya yang mendapatkan nilai baik tapi kalah bersaing dengan siswa yang nilainya biasa saja cuma karena lokasinya relatif lebih jauh dari sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy yang menjadi sasaran kritik para orang tua bersikukuh dengan kebijakan yang dibuatnya.

Ia menegaskan sistem zonasi adalah yang terbaik untuk memperbaiki sistem pendidikan secara radikal. Sistem ini telah diterapkan di sejumlah negara sehingga dunia pendidikan mereka bisa maju seperti sekarang. Badan Litbang Kementerian yang dipimpinnya sudah melakukan kajian terhadap sistem ini jauh sebelum dirinya menjadi menteri.

"Jadi bukan serta-merta, saya mimpi dapat wangsit terus menerapkan kebijakan zonasi ini. Tidak," kata Muhadjir yang sebelumnya merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang kepada tim Blak blakan detikcom.

Ia merujuk negara maju seperti Amerika, Australia, Jepang, negara-negara Skandinavia, Jerman, dan Malaysia bisa maju antara lain karena menerapkan sistem zonasi. Persoalan yang dihadapi negara-negara itu pun pada awalnya sama dengan Indonesia, terkait infrastruktur dan kualitas guru yang belum merata. Secara bertahap mereka terus menyempurnakannya sehingga maju seperti sekarang.

"Jadi kalau dibilang sebaiknya menunggu semua infrastruktur sudah baik secara merata, ya tidak perlu ada zonasi. Justru sistem zonasi ini diterapkan untuk mengoreksi dan mengejar ketimpangan secara radikal," Muhadjir menegaskan.

Meski demikian, dia tak sepenuhnya menutup mata dan telinga atas berbagai kritik yang bermunculan. Terkait keluhan prosentase alokasi bagi calon peserta didik yang berprestasi, dia bersedia mengoreksinya.

"Kalau sebelumnya alokasinya cuma lima persen, saya tingkatkan menjadi 5-15 persen," uja pria kelahiran Madiun, 29 Juli 1956 itu.

Pada bagian lain, Muhadjir juga mengungkapkan seputar alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Pada praktiknya alokasi anggaran sebesar itu justru ada di daerah-daerah dan kementrian lain. Dia juga memaparkan hasil kunjungannya ke Inggris untuk melihat sistem Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di sana.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi menuai banyak masalah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengakui dan meminta sistem tersebut dievaluasi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi setelah menyerahkan 3.200 sertifikat kepada warga Gresik di GOR Tri Dharma, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019).

"Tanyakan kepada menteri pendidikan. Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi," kata Jokowi.

Namun Jokowi enggan menjawab secara detail. Untuk permasalahan secara detail, Jokowi meminta media menanyakan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

"Tapi lebih detail tanyakan kepada Menteri Pendidikan," lanjut Jokowi.

Memang terjadi sistem pro-kontra tentang sistem zonasi pada PPDB 2019. Tak sedikit orang tua atau wali murid yang memprotes sistem berdasarkan jarak kedekatan tempat tinggal ini.



/129


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*