Komite Hak Anak PBB Diminta Menyelidiki Pelanggaran atas Migran di Bawah Umur di Prancis

Komite Hak Anak PBB Diminta Menyelidiki Pelanggaran atas Migran di Bawah Umur di Prancis

Beberapa organisasi dan lembaga swadaya masyarakat pembela hak-hak anak di Prancis pada hari Senin (04/05/2021) meminta Komite Hak Anak PBB untuk menyelidiki pelanggaran luas hak-hak anak migran yang hidup tanpa orang tua dan pendamping di Prancis.

Menurut Kantor Berita ABNA, Petisi tersebut diprakarsai oleh Dewan Asosiasi Hak Anak di Prancis (Cofrade) bekerja sama dengan LSM Kids Empowermen dan didukung oleh beberapa asosiasi lain seperti Utopia 56. Organisasi-organisasi ini menekankan bahwa Prancis adalah penandatangan Konvensi Internasional Hak Anak, dan meminta Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki pelanggaran berat hak anak migran yang tidak memiliki orang tua dan pendamping di Prancis.

Dalam dokumen setebal 80 halaman, organisasi-organisasi pembela hak hak anak telah memberi Komite Hak Anak PBB sejumlah angka kuantitatif dan kualitatif yang mencerminkan pengalaman lapangan mereka tentang pelanggaran hak-hak migran di bawah umur, dan khususnya hak atas perlindungan.

  • Baca juga: Kapal Migran Rute Prancis-Inggris Terbalik

Dokumen tersebut membahas masalah yang berkaitan dengan hak anak di bawah umur untuk mengakses layanan kesehatan, tempat tinggal dan hak atas pendidikan, dan menyatakan bahwa Prancis tidak menghormati hak anak di bawah umur yang tidak lagi memiliki orang tua dan pendamping.

Menurut pengacara hak asasi manusia di Paris, yang menyusun surat pengaduan organisasi-organisasi ini terhadap Prancis, dua prinsip mengabaikan migran di bawah umur dan memperlakukan mereka secara berbeda di berbagai bagian Prancis telah menyebabkan pelanggaran hak-hak migran di bawah umur.

Meski mengaku sebagai pembela hak asasi manusia dan selalu menyerukan untuk bersikap manusiawi, dalam praktiknya sejak awal dan puncak krisis pengungsi di Eropa, Prancis selalu berusaha mengabaikan pencari suaka dan memperlakukan mereka dengan kasar dan tidak manusiawi. Mereka menghilangkan motivasi para pencari suaka untuk masuk dan tinggal di Prancis.

Contoh nyata dari pendekatan yang tidak manusiawi ini adalah pendirian kamp pengungsi di pelabuhan Calais di Prancis, yang telah menjadi tempat berkumpulnya ribuan pengungsi tanpa fasilitas hidup yang paling dasar. Di saat yang sama, Paris selalu berusaha untuk menyingkirkan para pencari suaka, entah bagaimana memberikan dasar bagi pemindahan mereka ke negara-negara Eropa lainnya, khususnya Inggris.

  • Baca juga: Biden Batalkan UU tentang Status Anak Imigran di Era Trump

Dimensi lain pelanggaran hak-hak migran ilegal atau pencari suaka di Prancis dalam perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak migran tanpa orang tua dan pendamping kini telah muncul. Pada dasarnya, pemerintah Prancis tidak memberi mereka fasilitas apa pun dan memperlakukan mereka sebagai orang dewasa.

Untuk alasan ini dan dalam situasi saat ini, ribuan migran di bawah umur dan tanpa pendamping di Prancis membutuhkan bantuan dari berbagai organisasi dan asosiasi sipil, sementara tanggung jawab utama untuk menjaga dan melindungi para imigran ini seharusnya berada pada pemerintah Prancis.

"Para migran di bawah umur menghadapi perilaku yang sangat berbeda di berbagai bagian Prancis, dan ini benar-benar tak tertahankan. Organisasi-organisasi pembela hak anak prihatin bahwa para migran yang dibiarkan ini akan memunculkan orang yang tidak diinginkan dan menyebabkan keresahan di masyarakat," kata Armelle Le Bigot-Macaux, presiden Dewan Asosiasi Hak Anak di Prancis.

Pencari suaka selalu menghadapi perlakuan dingin dan bahkan kekerasan dari pemerintah Prancis. Para politisi sayap kanan di negara itu juga mencoba menyalahkan migran dan pencari suaka atas banyak masalah dalam masyarakat Prancis, dan mereka ingin mengusir dan mencegah mereka masuk. Pada saat yang sama, pengabaian dan kelalaian pemerintah Prancis telah memicu tumbuhnya protes oleh organisasi dan lembaga hak asasi manusia, termasuk organisasi hak anak, dan tuntutan mereka untuk mengatasi masalah ini.

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*