Isu Sampah dan Perlawanan terhadap Negara Maju

Isu Sampah dan Perlawanan terhadap Negara Maju

Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas bersama sejumlah negara Asia Tenggara lainnya yang mengembalikan sampah ke negara Barat, termasuk AS.

(ABNA24.com) Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas bersama sejumlah negara Asia Tenggara lainnya yang mengembalikan sampah ke negara Barat, termasuk AS.

Media nasional Indonesia melaporkan negara ini telah mengirim balik lima kontainer sampah ke Amerika Serikat. Dokumen bea cukai melaporkan, kontainer itu seharusnya hanya mengangkut skrap kertas, tapi ternyata di dalamnya ditemukan sampah seperti botol plastik dan lainnya yang tidak bisa didaur ulang.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun dan Berbahaya KLHK Sayid Muhadhar mengatakan, temuan itu sangat tidak pantas.

"Kami tidak ingin menjadi tempat pembuangan sampah," ujar Sayid Muhadhar, Sabtu (15/6/2019).

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya menegaskan Indonesia akan melakukan reekspor sampah plastik yang masuk secara ilegal.

"Sampah yang masuk ke Indonesia, yang ada plastik itu, pasti tidak legal. Dan pada dasarnya ketentuannya ada, oleh karena itu kita akan melakukan reekspor," kata Siti Nurbaya Senin (10/6).

Indonesia menjadi negara terbaru di Asia Tenggara yang mengembalikan sampah impor ke negara maju setelah sebelumnya Filipina, Malaysia dan Vietnam mengirim ratusan ton sampah plastik ke negara asal sampah tersebut.

Langkah negara-negara Asia Tenggara ini tidak bisa dilepaskan dari peran aktif organisasi lingkungan hidup yang terus mendorong pemerintah dan masyarakat menolak masuknya sampah impor.

Negara-negara industri maju selama bertahun-tahun mengirim sampah ke negara lain dengan memanfaatkan kesepakatan bilateral. Masalah ini memicu reaksi keras dari para pemimpin negara Asia Tenggara yang selama ini dijadikan tujuan pengiriman sampah industri di negara-negara Barat.

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan, praktik pengiriman sampah yang tidak didaur ulang oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang ke negara-negara miskin, sangat tidak adil dan harus dihentikan.

"Sangat tidak adil, negara-negara kaya mengirim sampah mereka ke negara-negara miskin hanya karena negara-negara miskin tidak punya pilihan dan mungkin itu berkontribusi sedikit terhadap ekonomi mereka," kata Mahathir Kamis (30/5).

Mahathir menegaskan, kami tidak butuh sampahmu karena sampah kami sendiri sudah cukup banyak membawa masalah.

Langkah tegas juga diambil Presiden Filipina, Rodrigo Duterte yang menginstruksikan sebanyak 100 kontainer sampah busuk yang dibuang ke negaranya pada 2013 dan 2014 lalu dikembalikan ke Kanada.

Aturan hukum di Indonesia telah mengatur dengan jelas masalah larangan impor sampah. Impor sampah plastik sebagaimana terjadi di Gresik Jawa Timur merupakan kegiatan yang dilarang dan diancam pidana menurut Pasal 29 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 37 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peneliti ICEL Fajri Fadillah mengatakan dua aturan tentang sampah impor yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun sudah cukup kuat untuk mengontrol impor limbah. Namun, implementasinya yang masih perlu diawasi.

Langkah tegas pemerintah di negara-negara Asia Tenggara menyikapi masuknya sampah dari negara-negara industri maju mengindikasikan meningkatnya kepercayaan negara-negara ini terhadap kemampuan mereka untuk menolak tindakan destruktif dari negara-negara industri maju. Di sisi lain, fenomena ini menunjukkan kebijakan pemerintah di kawasan ini yang sejalan dengan tuntutan rakyatnya dalam masalah lingkungan hidup.



/129


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*