Berkomitmen Olah Sendiri, Indonesia Kurangi Ekspor Bahan Mentah

Berkomitmen Olah Sendiri, Indonesia Kurangi Ekspor Bahan Mentah

Pemerintah Indonesia berencana untuk mengurangi ekspor bahan mentah dan berupa mengolahnya menjadi bahan bernilai tambah yang tinggi.

Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA ,Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari Senin (10/1/2022) mengatakan Indonesia selalu meng-ekspor bahan mentah sejak zaman Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), oleh karena itu harus diambil langkah baru untuk mengolahnya.

Hal ini yang membuat pemerintah mulai menyetop ekspor bahan mentah sejak 2020 lalu. Nikel menjadi komoditas pertama yang dilarang ekspor sebelum diolah.

"Kita tidak ingin sejak VOC kita selalu mengirim bahan-bahan mentah, mengirim raw material ke luar negeri. Untuk menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, sejak 2020 telah kita setop ekspor nikel bahan mentah," kata Jokowi  hari Senin (10/1).

Ia juga mengatakan pemerintah akan terus menambah daftar komoditas yang akan dilarang sebelum diolah. Tahun ini, pemerintah akan melarang ekspor bahan mentah bauksit. Lalu, tembaga pada tahun depan.

Jokowi mengklaim larangan ekspor telah membuahkan hasil. Pendapatan ekspor nikel meningkat dari Rp25 triliun menjadi Rp280 triliun usai pemerintah menyetop pengiriman bahan mentah.

Menurutnya, menambahkan kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah membangun kemandirian bangsa. Ia ingin Indonesia punya posisi kuat dalam perdagangan global.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk melarang seluruh perusahaan batubara melakukan ekspor mulai kemarin.

Berdasarkan surat yang ditandatangani Dirjen Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin, pelarangan ekspor batubara ini akan berlaku hingga 31 Januari 2022.

Selain pelarangan ekspor, seluruh perusahaan pemegang PKP2B, UIP, UIPK Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan pemegang izin pengangkutan dan penjualan batubara wajib memasok seluruh produksi batubaranya untuk memenuhi kebutuhan listrik sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan/atau penugasan dari pemerintah kepada perusahaan dan/atau kontrak dengan PLN dan produsen listrik independen (IPP).

Jika perusahaan batubara sudah memiliki batubara di pelabuhan muat dan/atau sudah dimuat di kapal, kementerian menginstruksikan agar segera dikirim ke pembangkit listrik milik PLN dan IPP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaannya segera diselesaikan dengan PLN.

Saat ini, Indonesia melakukan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), yang mewajibkan  perusahaan batubara memasok 25% dari produksi tahunan ke PLN.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN, melayangkan surat kepada Kementerian ESDM tanggal 31 Desember 2021. Isi surat tersebut menyampaikan kondisi pasokan batubara saat ini krisis dan ketersediaan batubara sangat rendah sehingga akan mengganggu operasional PLTU yang bisa berdampak pada sistem kelistrikan nasional.

Dengan pelarangan ekspor selama 1 bulan ini, pasar batubara global bakal terganggu. Sebab, Indonesia merupakan pengekspor batubara termal terbesar di dunia, dengan jumlah ekspor sekitar 400 juta ton pada tahun 2020.

Pelanggan terbesar Indonesia adalah China, India, Jepang, dan Korea Selatan.

Surat yang ditandatangani 31 Desember tersebut akan dievaluasi dan dikaji ulang berdasarkan realisasi stok stok batubara untuk pembangkit listrik PLN dan IPP.(PH)

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*