Amerika Tinjauan dari Dalam 20 Maret 2021

Amerika Tinjauan dari Dalam 20 Maret 2021

Dinamika Amerika Serikat selama beberapa hari terakhir diwarnai berbagai isu di antaranya mengenai eskalasi pemusuhan AS terhadap Cina yang dipandang sebagai ancaman terbesarnya.

Menurut Kantor Berita ABNA, Selain itu, AS menjatuhkan sanksi terhadap lima perusahaan teknologi Cina, Biden tidak menghukum MBS karena khawatir akan merusak hubungan dengan Saudi, Mike Pompeo mengakui kegagalan AS  menaklukkan Iran, AS ingin berunding dengan Iran soal pertukaran tahanan, 12 anggota Kongres AS menyerukan pembatalan Kesepakatan Abad dan penempatan pasukan garda nasional AS di Capitol Hill menelan biaya ratusan juta dolar.

AS Sebut Cina Ancaman Strategis Jangka Panjang Terbesar

Komandan Komando Selatan Amerika Serikat mengatakan, Cina merupakan ancaman strategis jangka panjang terbesar bagi keamanan di abad ke-21.

Laksamana Craig S. Faller dalam pengarahan di Pentagon, Selasa (16/3/2021), menuturkan langkah-langkah Cina termasuk mengejar beberapa kesepakatan pelabuhan, pemberian pinjaman untuk pengaruh politik serta eksploitasi sumber daya, seperti penangkapan ikan ilegal, merupakan ancaman besar bagi keamanan.

"Cina hadir di Venezuela, dan karena utang besar Venezuela kepada Cina, Beijing memiliki pengaruh yang luas di negara tersebut," tambahnya.

Sementara itu, Komandan Komando Utara Amerika, Jenderal Glen David VanHerck juga mengatakan, "Saat ini ancaman yang kita hadapi dan laju perubahan di lingkungan geo-strategis terus meningkat. Kita telah memasuki era baru dari persaingan kekuatan global."

"Saat ini kami menghadapi dua pesaing (Rusia dan Cina), keduanya memiliki senjata nuklir, di mana bersaing melawan kami setiap hari," katanya.

Jenderal VanHerck menambahkan kita harus beradaptasi dengan semua tantangan yang ditimbulkan oleh kenyataan ini.

Ketegangan antara Washington dan Beijing meningkat tajam selama era kepemimpinan mantan Presiden AS Donald Trump, dan situasi ini terus berlanjut di bawah pemerintahan Joe Biden.

AS Jatuhkan Sanksi terhadap Lima Perusahaan Teknologi Cina

Pemerintah Amerika Serikat dalam sebuah langkah bermusuhan, menerapkan sanksi terhadap lima perusahaan teknologi Cina.

Seperti dilansir Reuters, Sabtu (13/3/2021), Komisi Komunikasi Federal AS mengumumkan lima perusahaan Cina yaitu Huawei Technologies, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision, dan Dahua Technology, dijatuhi sanksi karena menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional AS.

Perusahaan Hangzhou Hikvision Cina menolak keras klaim Komisi Komunikasi Federal AS dan menyatakan akan melakukan upaya maksimal untuk melawan klaim tak berdasar itu.

Pada Agustus 2020, pemerintah AS memberlakukan peraturan bagi pembelian barang atau jasa dari masing-masing lima perusahaan tersebut.

Ketegangan antara Washington dan Beijing meningkat tajam di era pemerintahan Donald Trump dan kondisi ini berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden.

Khawatir Hubungan AS-Saudi Rusak, Biden Tak Menghukum MBS

Jamal Khashoggi, wartawan yang mengkritik kebijakan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) dibunuh dan dimutilasi oleh tim pembunuh yang dikirim langsung dari Arab Saudi di konsulat kerajaan ini di Istanbul, Turki pada 2 Oktober 2018.

Kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat pada Jumat (26/2/2021) merilis laporan mengenai kasus pembunuhan terhadap penulis kolom opini the Washington Post itu. Menurut laporan ini, pembunuhan terhadap Khashoggi dilakukan atas instruksi langsung oleh MBS.

MBS menganggap Khashoggi sebagai ancaman bagi Arab Saudi dan menyetujui metode kekerasan untuk membungkamnya. Disebutkan bahwa MBS menyetujui penculikan dan pembunuhan Khashoggi di Istanbul.

Setelah perilisan laporan tersebut, pemerintah AS menyatakan telah mengumumkan pembatasan visa bagi 76 warga Arab Saudi. Namun sayangnya, pemerintahan Presiden AS Joe Biden tidak menghukum keras MBS dan tidak menindak tegas Putra Mahkota Arab Saudi ini, seperti yang dijanjikan Biden pada masa kampanye pemilu presiden.

Pilihan untuk tidak menghukum MBS menunjukkan kekhawatiran atas rusaknya hubungan antara Washington dan Riyadh.

Mike Pompeo Akui AS Gagal Taklukkan Iran

Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan Washington gagal memaksa Iran mundur, dan masuk ke perjanjian yang bisa mencegah negara itu menguasai senjata nuklir, tapi meski begitu Gedung Putih mengalami kemajuan.

Sebagaimana dikutip situs The Hill (14/3/2021), Mike Pompeo dalam wawancara dengan John Catsimatidis dari Radio WABC 770 AM menuturkan, terkait upaya memaksa mundur Iran dan memasukkan negara itu ke sebuah kesepakatan yang benar-benar mencegah dari penguasaan senjata nuklir, Amerika gagal mencapai semua yang diharapkannya bisa dicapai.

Sehubungan dengan rencana pemerintah Presiden Joe Biden untuk kembali ke perjanjian nuklir, JCPOA, Pompeo menjelaskan, jika AS kembali ke kesepakatan buruk ini, seluruh kawasan akan terancam bahaya.

"AS akan semakin tidak aman, Israel akan semakin tidak aman, Timur Tengah akan semakin tidak aman, dan seluruh kawasan akan semakin tidak stabil," pungkasnya.

12 Anggota Kongres AS Serukan Pembatalan Kesepakatan Abad

Sebanyak dua belas anggota Kongres AS mengirim surat kepada menteri luar negeri AS, Antony Blinken yang menyerukan pembatalan Kesepakatan Abad.

Sebanyak 12 anggota Kongres AS dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat AS mengirim dua surat terpisah kepada Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken pada hari Jumat (12/3/2021) yang mengkritik rezim Zionis dan meminta pemerintah AS membatalkan Kesepakatan Abad.

Selain itu, dalam surat tersebut mereka juga mendesak dilanjutkannya pendanaan untuk Badan PBB Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA) dan bekerja untuk memastikan hak-hak rakyat Palestina.

Mantan Presiden AS Donald Trump pada 28 Januari 2019 meluncurkan prakarsa "Kesepakatan Abad" demi kepentingan Israel dan dukungannya terhadap Benjamin Netanyahu.

Pengakuan Baitul Maqdis sebagai ibu kota rezim Zionis, pengalihan 30 persen Tepi Barat ke Israel, penentangan terhadap kembalinya pengungsi Palestina ke negara mereka, dan pelucutan senjata sepenuhnya atas orang-orang Palestina termasuk di antara ketentuan terpenting Kesepakatan Abad.

AS Ingin Berunding dengan Iran Soal Pertukaran Tahanan

Deputi Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan kesiapan Washington untuk berunding dengan Iran terkait pertukaran tahanan.

Dikutip dari situs Deplu Amerika Serikat, www.state.gov (17/3/2021), Jalina Porter menjawab pertanyaan wartawan stasiun televisi CNN, Jennifer Hansler tentang statemen Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif soal sikap Tehran seputar dialog dengan AS.

Wartawan CNN menuturkan, Menlu Iran dalam wawancaranya dengan Politico berkata tidak ada alasan bagi Iran untuk berunding dengan AS sekarang, tapi Tehran siap melakukan pertukaran tahanan dengan Washington.

Deputi Jubir Deplu AS, Jalina Porter mengatakan, "Tentu saja kami siap untuk berpartisipasi secara berarti dalam diplomasi bermakna dengan Iran, kami menyambut Iran untuk bergabung dalam perundingan".

Ia menambahkan, "Secara sederhana ini merupakan salah satu dari banyak isu yang ingin kami bicarakan dengan Iran, dan kami membuka peluang untuk melakukan perundingan ini."

Penempatan Garda Nasional AS di Capitol Telan Biaya Ratusan Juta Dolar

Departemen Pertahanan AS (Pentagon) memperkirakan bahwa biaya penempatan pasukan Garda Nasional di Gedung Capitol akan mencapai lebih dari 521 juta dolar hingga bulan Mei mendatang.

Seperti dikutip situs The Hill, Pentagon pada Jumat (12/3/2021) mengumumkan bahwa ada biaya tambahan 111 juta dolar untuk misi pasukan Garda Nasional di Capitol yang diperpanjang selama dua bulan lagi.

Prediksi Pentagon sebelumnya menyebutkan biaya penempatan pasukan Garda Nasional di Capitol mencapai lebih dari 410 juta dolar dari Januari hingga Maret 2021.

Garda Nasional dikirim ke Washington setelah para pendukung mantan Presiden AS Donald Trump menyerbu Gedung Capitol. Awalnya, 20.000 pasukan dikerahkan hanya untuk mengamankan pelantikan Presiden Joe Biden, tetapi misi mereka sekarang diperpanjang hingga 12 Maret.

Kepolisian Capitol pada 4 Maret lalu meminta Pentagon untuk memperpanjang misi pasukan Garda Nasional selama dua bulan ke depan. (PH)

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*