Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pemilu parlemen Irak 2025 berlangsung di tengah tantangan keamanan, ekonomi, dan tekanan internasional, namun partisipasi rakyat yang mencapai lebih dari 56 persen menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik pada proses demokratis dan lembaga negara.
Menurut hasil awal, koalisi “Idarat ad-Daulah” yang dipimpin Perdana Menteri Mohammed Shia’ al-Sudani meraih suara terbanyak, diikuti oleh koalisi “Daulat al-Qanun” pimpinan Nuri al-Maliki, blok As-Sadiqun pimpinan Qais Khazali, serta Organisasi Badr pimpinan Hadi al-Amiri. Hasil ini menegaskan dominasi kubu Syiah yang pro-pemerintah dan memperkuat posisi politik Baghdad di dalam dan luar negeri.
Kegagalan seruan boikot dari blok Muqtada al-Sadr menjadi indikator penting bahwa rakyat Irak menolak politik penghindaran dan kembali mempercayai mekanisme konstitusional. Dengan partisipasi meningkat 14 persen dibanding 2021, pemilu ini memperkuat legitimasi pemerintahan pusat dan menandai konsolidasi konsep “negara kuat dan bersatu”.
Pengamat menilai hasil ini memperkuat poros Baghdad–Teheran, mengurangi ruang intervensi Amerika Serikat, serta memberi Irak peluang memperluas otonomi strategisnya di kawasan. Dengan legitimasi rakyat dan dukungan politik yang solid, pemerintahan baru diharapkan mampu menuntun Irak menuju stabilitas, reformasi ekonomi, serta mempertegas kedaulatan nasionalnya di panggung regional.
Your Comment