Menurut koresponden ABNA, Mehdi Kouchakzadeh, dalam teguran lisan pada sidang terbuka hari ini (Minggu, 2 November) Majlis Syura Islam, menyatakan: "Beberapa hari yang lalu Iran menandatangani Konvensi PBB tentang Pemberantasan Kejahatan Siber, dan Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Parlemen menghubungi saya dan mengumumkan bahwa penandatanganan itu bukan berarti penandatanganan yang mewajibkan kita untuk mematuhi ketentuan konvensi ini, tetapi apa artinya penyebarannya di masyarakat dan publikasinya di situs web dan kantor berita resmi pemerintah?"
Perwakilan rakyat Teheran di Parlemen melanjutkan: "Sayangnya, metode yang tidak menyenangkan sedang menjadi kebiasaan di negara ini, yaitu mengabaikan hukum, bahkan Konstitusi; pengabaian ini dimulai dengan isu peraturan perekrutan orang-orang di posisi sensitif dan berlanjut dalam isu-isu lain."
Dia menyatakan: "Sekarang telah sampai pada titik di mana mereka mengumumkan secara sangat transparan dan terbuka bahwa kami telah bergabung dengan konvensi internasional tertentu dan Parlemen tidak memiliki pengetahuan sama sekali."
Kouchakzadeh menekankan: "Bapak Ghalibaf! Anda harus mempertahankan kehormatan Parlemen, apa artinya kontrak ditandatangani dan mereka menjelaskan kepada para perwakilan bahwa tanda tangan ini tidaklah yang utama? Anda sebagai Ketua Parlemen harus menghentikan tindakan-tindakan ini."
Mohammad Bagher Ghalibaf, menanggapi teguran perwakilan tersebut, mengatakan: "Adalah tugas semua perwakilan Parlemen untuk menindaklanjuti setiap kontrak yang dibuat di luar negeri tanpa persetujuan Parlemen dan mencegahnya, tetapi semua harus memperhatikan bahwa kontrak awalnya dibuat dengan pihak lawan dan kemudian perjanjiannya dikirim ke Parlemen untuk disahkan. Saya akan menindaklanjuti masalah ini."
Your Comment