LPPI Makassar Kembali Berulah:

LPPI Masukkan Iran dalam Daftar 5 Negara Besar Pusat Pelacuran

Harian Merdeka sengaja memasukkan Iran, dalam daftar lima negara Islam yang menjadi pusat pelacuran di dunia (jadi Iran termasuk Negara Islam) untuk menjadi pelajaran bagi Negara-negara Islam lainnya, bahwa Iran pernah termasuk diantara Negara yang menjadi pusat pelacuran di dunia pada tahun 70-an namun akhirnya praktik maksiat tersebut mampu ditanggulangi dengan baik dan mendapatkan solusi yang bijak. Sementara di negara-negara Islam lainnya masih termasuk praktik yang legal dan sah di depan hukum.

Menurut Kantor Berita ABNA, Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam wilayah Indonesia Timur (baca: LPPI Makassar) kembali berulah. Dengan memosting ulang berita dari Harian Merdeka, Iran disebut sebagai diantara 5 besar Negara pusat pelacuran. Reporter merdeka.com, Ardini Maharani, pada tanggal 12 Oktober 2012 melaporkan lima daftar negara Islam yang menjadi pusat pelacuran di dunia ini. Yaitu, Turki, Malaysia, Uni Emirat Arab, Lebanon dan Iran.

LPPI dalam postingan artikel tersebut, tidak memberi catatan dan komentar apa-apa mengenai keempat Negara lainnya, sementara mengenai Iran LPPI memberi sedikit komentar.

Mengenai praktik pelacuran di Iran, reporter Harian Merdeka menulis (yang dibumbuhi komentar dari LPPI):

"Prostitusi di negara Islam paling konservatif ini ternyata pernah sah di mata hukum. Berpusat di Ibu Kota Teheran, Iran, pelacuran berkembang pesat pada tahun 70-an. Wilayah merah itu dikenal dengan nama Shahre. Namun 1979 saat pecah revolusi Iran, kegiatan itu langsung ditiadakan, tempat mereka dirusak, dan dibangun sarana ibadah. Mau tak mau, para pekerja seks komersial menyebar di jalan, melakukan pelacuran ilegal.

Dalam menghadapi praktik ini, para pemimpin Negeri Mullah itu tidak memejamkan mata. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya Iran membuat program penanganan bagi pekerja seks komersial, dimulai dua bulan lalu. Pemerintah bakal menempatkan mereka di wilayah Jajrud, arah timur Teheran. Di sana mereka akan mendapatkan bimbingan spiritual dan moral. (baca: mungkin akan diajarkan Nikah Mut'ah sehingga mereka menganggap zina itu halal -red lppimakassar.com)

Pemerintah Indonesia nampaknya harus belajar dari Iran untuk bisa menanggulangi prostitusi dengan bijak. Bukan dengan kekerasan atas nama penegakan agama. (tentunya bukan dengan diajarkan nikah mut'ah, karena itu sudah diharamkan oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam -red lppimakassar.com)

Kami menampilkan ini bukan karena kebencian kami kepada Negara Iran, tapi kami ingin masyarakat Indonesia tahu kehidupan asli masyarakat Iran yang mayoritas Syiah tersebut."

Berikut beberapa tanggapan redaksi ABNA mengenai postingan berita tersebut dan komentar LPPI:

1. "Ternyata pernah sah di mata hukum." Pernah, artinya sekarang sudah tidak lagi. Karenanya para PSK menyebar di jalan, melakukan pelacuran illegal.

2. "Pelacuran berkembang pesat tahun 70-an.." sekarang sudah tahun berapa?, apa data tahun 70-an masih bisa dijadikan parameter menilai sebuah Negara untuk saat ini?. Berita tersebut juga tidak menyebutkan bahwa perkembangan pesat ini masih berlangsung sampai saat ini, bahkan menulis hal sebaliknya dibeberapa kalimat setelahnya.

3. "Namun 1979 saat pecah revolusi Iran, kegiatan itu langsung ditiadakan, tempat mereka dirusak, dan dibangun sarana ibadah." Jadi langsung terasa kan efek dari berdirinya Republik Islam Iran? Tempat pelacuran diubah jadi sarana ibadah, mana komentar positif LPPI mengenai ini?

4. "Pemerintah bakal menempatkan mereka di wilayah Jajrud, arah timur Teheran. Di sana mereka akan mendapatkan bimbingan spiritual dan moral." Jadi mereka dibimbing untuk tidak terlibat dalam praktik pelacuran lagi. catatan dalam kurung LPPI menggunakan frase "mungkin", sangat disayangkan, sebuah lembaga penelitian menggunakan kemungkinan dalam memberikan pengklaiman, mengapa tidak membicarakan yang dapat dipastikan kebenarannya, atau mengapa tidak melakukan penelitian dulu sebelumnya sebagaimana mestinya sebuah lembaga penelitian, sehingga data apapun yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  

5. "Pemerintah Indonesia nampaknya harus belajar dari Iran untuk bisa menanggulangi prostitusi dengan bijak. Bukan dengan kekerasan atas nama penegakan agama."

Pesan penulis berita ini semestinya menunjukkan bahwa dalam berita Iran Masuk dalam Daftar 5 Besar Negara Pusat Pelacuran, Iran mestinya sudah tidak dimasukkan lagi. Karena selain datanya tahun 70an juga karena Iran ternyata mampu menanggulangi prostusi dengan bijak, sehingga disarankan pemerintah Indonesia bisa melakukan hal-hal sebagaimana yang ditempuh pemerintah Iran dalam menanggulangi masalah prostitusi.

Kesimpulannya, Harian Merdeka sengaja memasukkan Iran, dalam daftar lima negara Islam yang menjadi pusat pelacuran di dunia (jadi Iran termasuk Negara Islam) untuk menjadi pelajaran bagi Negara-negara Islam lainnya, bahwa Iran pernah termasuk diantara Negara yang menjadi pusat pelacuran di dunia pada tahun 70-an namun akhirnya praktik maksiat tersebut mampu ditanggulangi dengan baik dan mendapatkan solusi yang bijak. Sementara di negara-negara Islam lainnya masih termasuk praktik yang legal dan sah di depan hukum.  

Sementara LPPI memosting kembali berita tersebut hanya untuk mendiskreditkan Iran yang menyebut diri sebagai Republik Islam. Harian Merdeka memasukkan Iran dalam daftar tersebut tetapi dengan penilaian positif bahwa Iran pernah menjadi Negara yang menjadikan praktik pelacuran sebagai hal yang legal di hadapan hukum namun sekarang tidak lagi. LPPI tidak memberi komentar apapun terhadap 4 negara lainnya yang mayoritas muslim Sunni dan praktik prostitusi tersebut masih berjalan sampai saat ini tanpa tindakan berarti dari pihak ulama dan agamawan di negeri tersebut, sebab tetap menjadi hal yang legal dan disahkan oleh Negara, termasuk di Negara Indonesia sendiri. Sementara terhadap Iran, LPPI memberikan catatan seakan-akan Iran lebih buruk dari keempat Negara yang disebut dalam daftar tersebut.

LPPI menulis di akhir postingannya, "Kami menampilkan ini bukan karena kebencian kami kepada Negara Iran, tapi kami ingin masyarakat Indonesia tahu kehidupan asli masyarakat Iran yang mayoritas Syiah tersebut."

Ini adalah sebuah fitnah yang terkesan sangat dipaksakan dengan menyebutkan mazhab mayoritas penduduk Iran. Postingan ini menambah rekor buruk LPPI Indonesia Timur dalam hal penyebaran fitnah terhadap Iran dan Syiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

********

Keterangan Foto:  Ketua LPPI Makassar menyampaikan aspirasinya pada Ketua DPRD Sulsel, untuk menghentikan penyebaran Syiah di Sulsel tetapi dicampur dengan fitnah dan kebohongan.

 


پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1440 / 2019
conference-abu-talib
We are All Zakzaky